Air Keran Tak Layak Minum, Warga Terpaksa Bayar Tiga Kali untuk Kebutuhan Dasar

Pagi di Jakarta, Surabaya, atau Bandung sering dimulai dengan ritual yang sama. Keran dibuka, air mengalir. Tapi cuma untuk mandi atau cuci. Untuk minum? Ambil galon. Masak air? Nyalakan kompor gas. Dalam satu gerakan sederhana, satu kebutuhan dasar terbelah jadi tiga pengeluaran.

Rakyat, tanpa disadari, sudah membayar ke tiga arah sekaligus. Ke perusahaan air daerah untuk pipa yang ada tapi tak bisa diandalkan. Ke pedagang isi ulang untuk galon. Lalu ke Pertamina untuk gas yang merebus air itu. Seumur hidup.

Lantas, apa masalahnya? Apakah air yang keluar dari instalasi pengolahan itu sudah kotor dari sumbernya? Menurut Rofiq Iqbal, pakar air dari ITB, justru tidak. Air yang keluar sudah memenuhi standar. Persoalannya ada di pipa distribusi yang tua, bocor, dan tercemar sebelum sampai ke rumah.

Selama puluhan tahun, proyek perbaikan pipa seperti lingkaran setan. Dimulai satu pemerintahan, dibongkar pemerintahan berikutnya, lalu muncul proyek baru dengan nama yang lebih mentereng. Masyarakat hanya jadi saksi peresmian silih berganti. Hasilnya? Mereka tetap tak berani meneguk air dari keran sendiri.

Di sisi lain, pola serupa terlihat jelas di transportasi publik. Kereta komuter ada. Bus transjakarta juga. Angkot masih berkeliaran. Ojek daring merajalela. Belum lagi kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Tapi sistem-sistem ini berjalan sendiri-sendiri, bagai pulau yang tak terhubung. Tak ada integrasi tiket, jadwal, atau perencanaan yang benar-benar tuntas.

Alhasil, warga tetap bergantung pada motor atau mobil pribadi. Mereka harus menanggung biaya bahan bakar, perawatan, parkir, plus waktu yang terbuang percuma di kemacetan. Sekali lagi, rakyat membayar dua bahkan tiga kali lipat untuk sesuatu yang seharusnya jadi tanggung jawab negara.

Nasib tak jauh beda di pedesaan, meski dengan wajah yang berbeda. Ambil contoh petani. Namanya tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, tapi seringkali terpaksa beli di eceran dengan harga selangit karena distribusi telat. Jalan kampung yang diaspal mentereng jelang pemilu, beberapa bulan kemudian sudah berlubang. Warga akhirnya urunan memperbaiki sendiri. Sumur bor program satu rezim terbengkalai saat rezim baru datang dengan skema dan nama berbeda. Intinya satu: rakyatlah yang membiayai ulang apa yang tak kunjung tiba dari negara.

Mudah saja bilang negeri ini masih miskin. Tapi argumen itu gugur kalau kita lihat tetangga. Jepang, misalnya. Mereka membangun jaringan pipa air minum langsung sekaligus kereta cepat Shinkansen di tahun 1964. Keduanya terpelihara hingga kini, meski perdana menteri berganti puluhan kali. Singapura, yang di tahun 1965 cuma pulau rawa, sekarang bisa mengolah air limbah jadi air minum. Kartu MRT-nya satu bisa untuk menjelajah seluruh negeri.

Malaysia dengan Rancangan Malaysia lima tahunannya yang konsisten sejak 1966, kini hampir mencapai status berpenghasilan tinggi. Tiongkok, dalam empat dekade setelah reformasi Deng Xiaoping, berubah dari penerima bantuan pangan jadi raksasa ekonomi. Korea Selatan menyelesaikan tujuh rencana pembangunan lima tahunan berturut-turut dari 1962 sampai 1992. Kini, justru kita yang rutin mengirim pegawai negeri ke Seoul untuk belajar dari mereka.

Di sinilah letak ironi yang menyakitkan. Sejak 2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kita punya kerja sama dengan Korea. Delegasi demi delegasi dikirim ke Seoul untuk mempelajari pemerintahan digital yang terintegrasi.

Mereka pulang membawa segudang rekomendasi. Tapi begitu sampai di Jakarta, menteri yang mengirim seringkali sudah diganti. Program lalu dikemas ulang dengan nama baru. Catatan dari Seoul menganggur di meja, menunggu pemimpin baru yang biasanya lebih ingin menorehkan jejaknya sendiri. Peringkat e-government kita mungkin naik, tapi jarak dengan guru kita tetap jauh. Bukan karena kita bodoh. Tapi karena kita tak pernah memberi waktu bagi satu arah kebijakan untuk benar-benar berakar dan berbuah.

Menurut Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan, fenomena ini adalah “kembalinya birokrasi sebagai pangreh praja, bukan pamong praja”.

Itu istilah yang mungkin hanya dipahami betul oleh mereka yang sehari-hari bekerja di kementerian. Pola ini bukan sekadar kelalaian. Ini gejala tiga lapisan yang saling mengunci. Di lapisan politik, setiap pergantian rezim hampir pasti diikuti pembongkaran kebijakan lama. Program pendahulu dianggap milik lawan, bukan aset negara. Di lapisan birokrasi, aparat yang kompeten sering digeser karena dianggap ‘bukan orang kita’, sementara yang oportunis justru mendapat tempat. Dan di lapisan masyarakat, ada tuntutan untuk melihat hasil instan sebelum pemilu berikutnya. Media ramai memberitakan peresmian, tapi sepi soal evaluasi. Kampus sibuk dengan jurnal, namun jarang mendorong temuan itu ke meja kebijakan.

Perlu diluruskan di sini. Meneruskan warisan pendahulu bukan berarti melanjutkan semuanya secara membabi buta. Seperti diingatkan Yanuar Nugroho, mantan Deputi Kantor Staf Presiden, pengambilan keputusan di birokrasi kita masih sering dipandu intuisi pejabat dan tekanan politik, bukan bukti.

Kebijakan berbasis bukti justru menuntut disiplin yang sebaliknya: lanjutkan yang terbukti bekerja, hentikan yang gagal, dan jadikan pelajaran. Sayangnya, kita kerap melakukan kebalikannya. Program yang mulai menunjukkan hasil dibongkar karena berasal dari kubu lawan. Sementara program yang jelas-jelas gagal dipertahankan, hanya karena sudah jadi identitas kelompok.

Jadi, apa yang kita butuhkan? Bukan menjiplak mentah-mentah negara lain. Tapi mengubah cara kerja. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional harus punya kekuatan hukum yang mengikat, bukan sekadar dokumen simbolis. Unit perencana strategis di kementerian perlu dijauhkan dari rotasi politik, dengan pimpinan yang masa jabatannya melintasi kabinet. Evaluasi program wajib dipublikasikan secara terbuka sebelum diperluas ke mana-mana. Singkatnya, ketika sebuah proyek pipa air terbukti bagus di satu daerah, ia harus dilanjutkan oleh kepala daerah berikutnya meski beda partai bukan diganti namanya cuma untuk diakui sebagai prestasi baru.

Selama kebijakan kita diperlakukan seperti panggung sandiwara yang dibongkar pasang setiap musim pemilu, rakyat di kota dan desa akan terus terjebak dalam lingkaran bayar berlapis. Negara memungut pajak untuk menyediakan layanan dasar. Tapi pada akhirnya, warga harus merogoh kocek lagi untuk menggantikan apa yang tak pernah sampai. Inilah pemiskinan yang paling nyata, terjadi setiap hari, dan tak tercatat dalam statistik kemiskinan mana pun.