Menko Hukum dan HAM Tegaskan RUU Disinformasi untuk Tangkal Propaganda Asing

Di tengah ramainya pembahasan soal RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. Ia menegaskan, rancangan undang-undang yang sedang digodok ini sama sekali bukan alat untuk melemahkan demokrasi. Justru sebaliknya.

“Jangan kita anggap ini sebagai upaya untuk justru melemahkan demokrasi, bukan,” tegas Yusril.

Ia menambahkan, “Demokrasi kita perkuat di tengah-tengah masyarakat kita, hanya disinformasi, apalagi propaganda pihak asing, itu memang perlu kita tangkal bersama.”

Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Menurutnya, fokus RUU ini sangat spesifik: menangkal informasi menyesatkan dari luar negeri yang berpotensi menggerogoti kepentingan nasional.

Namun begitu, prosesnya masih panjang. Yusril mengaku pemerintah masih berada di tahap awal. Diskusi dengan berbagai pihak masih terus digelar untuk menghimpun masukan. Bahkan, draf konkret dan naskah akademiknya pun belum diserahkan ke DPR.

“Belum (diserahkan ke DPR), masih dalam tahap kita diskusi-diskusi menghimpun pikiran-pikiran,” ucap dia. “Karena memang untuk mewujudkannya menjadi satu rencana pembentukan undang-undang itu masih memerlukan diskusi dengan Baleg (Badan Legislasi) DPR.”

Yusril berharap ada kesepahaman bersama mengenai urgensi RUU ini. Di sisi lain, dunia internasional saat ini memang sarat dengan praktik propaganda. Ia mengingatkan, tidak jarang sebuah negara menuduh negara lain, dari level pimpinan tertinggi hingga masyarakat biasa, dengan narasi-narasi yang sebenarnya adalah disinformasi.

“Saya kira memang harus kita bendung dan harus kita hadapi,” tegasnya.

Ia lalu menceritakan sebuah contoh klasik dari era 1970-an. Kala itu, beredar luas propaganda tentang bahaya minyak kelapa. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya akan tanaman tersebut. Yusril meyakini narasi itu sengaja dihembuskan pihak asing untuk mendongkrak industri minyak jagung atau kedelai milik mereka.

Kemudian, ceritanya berlanjut. Indonesia beralih ke kelapa sawit dan sukses menjadi eksportir minyak sawit terbesar dunia. Lalu, propaganda serupa muncul lagi. Kali ini menyasar sawit.

“Propaganda lagi, kelapa sawit itu begini; itu disinformasi pihak asing dan kita bilang ‘Oh iya, iya,’ malah kita jadi perpanjangan tangan pihak asing untuk kepentingannya mereka dan merusak kepentingan nasional kita sendiri,” ujar Yusril dengan nada prihatin.

Baginya, kisah itu adalah pelajaran berharga. Narasi-narasi semacam itulah yang harus diwaspadai ke depannya. Indonesia, kata Yusril, harus punya kewaspadaan tinggi untuk menjaga kepentingan nasionalnya sendiri dari segala bentuk propaganda yang merugikan.