Brimob Siaga Antisipasi Dampak Sosial Konflik Global

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo punya arahan khusus untuk pasukan Brimob. Intinya, mereka harus siaga penuh menjaga keamanan. Ancaman gangguan bisa datang dari mana saja, tak terkecuali efek berantai dari situasi geopolitik global yang memanas. Menanggapi hal itu, Korps Brimob sendiri mengaku sudah bersiap.

Komandan Korps Brimob, Komjen Ramdani Hidayat, menjelaskan kaitan antara konflik jauh di Timur Tengah dengan kondisi di dalam negeri.

"Dampak dari perang Iran, Israel, sama Amerika, akhirnya berdampak ke seluruh, termasuk dampak kepada kebutuhan pokok, kebutuhan krusial masyarakat," ujarnya di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Selasa lalu.

Bagi Ramdani, persoalannya bukan sekadar angka naik-turun di pasar. Efek sosialnya itulah yang perlu diwaspadai.

"Bukan masalah naik turunnya harga itu, tapi dampak naik dan turunnya harga itu maka Brimob Polri sangat membutuhkan personel Polri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut," tambah dia.

Lalu, apa saja persiapannya? Kata Ramdani, evaluasi jadi kunci. Setiap kegiatan Brimob akan ditinjau ulang untuk dicari celah perbaikannya. Tak cuma itu, mereka juga akan menggenjot modernisasi peralatan dan menyempurnakan sistem pelatihan bagi personel.

"Kejadian-kejadian apa pun kita evaluasi dan kita benahi, termasuk penguatan peralatan, modernisasi peralatan, sampai sistem pelatihan. Itu yang kita siapkan semuanya," bebernya.

Untuk menyamakan langkah, rapat kerja teknis atau rakernis sudah digelar. Poin pentingnya adalah pendekatan. Ramdani menekankan, penanganan massa harus lebih mengedepankan cara-cara humanis.

"Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir," ucapnya tegas.

Meski begitu, sikap lunak punya batas. Brimob tetap akan mencegah tindakan anarkis yang merusak dan membahayakan nyawa.

"Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa," katanya.

"Tapi kalau sampai perusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak," jelas Ramdani menegaskan batas toleransi itu.