Angka Kemiskinan Sulsel Turun ke 7,43%, Namun Disparitas Antar Wilayah Masah Tajam

MAKASSAR Ada kabar baik dari Sulawesi Selatan soal kemiskinan. Angkanya berhasil ditekan hingga 7,43% di tahun 2025. Tapi, jangan senang dulu. Di balik capaian makro yang cukup impresif itu, tersimpan masalah pelik: ketimpangan antar wilayah masih terasa sangat menyolok. Inilah rapor merah yang tak bisa diabaikan.

Sekda Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memaparkan bahwa angka 7,43% itu turun 0,34 poin dari tahun sebelumnya yang 7,77%. Bahkan, posisinya lebih baik ketimbang rata-rata nasional yang masih di 8,25%. Sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol.

Namun begitu, Jufri dengan jujur mengakui adanya disparitas yang tajam. “Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata,” ujarnya di Makassar, Senin (20/4/2026).

“Saya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi secara detail faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing,” tambahnya.

Nyatanya, kesenjangan antara kota dan daerah penyangga dengan kawasan kepulauan atau pegunungan masih sangat kontras. Data terbaru menunjukkan delapan kabupaten masih bergelut dengan angka kemiskinan di atas 10%. Pangkep memimpin daftar dengan 11,60%, disusul Jeneponto (11,42%), Luwu (10,97%), dan daerah lainnya seperti Luwu Utara, Enrekang, Selayar, Tana Toraja, serta Toraja Utara.

Di sisi lain, hanya tiga daerah yang berhasil menjaga angka kemiskinan di bawah 5%: Makassar (4,43%), Parepare (4,44%), dan Sidenreng Rappang (4,91%). Perbedaannya sungguh mencolok.

Untuk mengikis jurang ini, Pemprov Sulsel mendorong perencanaan berbasis data yang akurat. Kuncinya ada di pemetaan ‘kantong-kantong’ kemiskinan. Tanpa data yang tepat, intervensi bisa meleset sasaran.

Strategi ke depan akan bertumpu pada tiga pilar. Pertama, menyinkronkan program bantuan agar tidak tumpang-tindih dan membingungkan masyarakat. Kedua, mendongkrak produktivitas lokal dengan menggali potensi unggulan setiap daerah. Dan ketiga, tentu saja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang.

Jufri menegaskan, pendekatan parsial sudah tak lagi memadai. “Harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,” pungkasnya.

Harapannya, koordinasi yang lebih intens antara provinsi dan kabupaten/kota ini bisa melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas. Target akhirnya jelas: SDM yang meningkat dan kesenjangan yang terkikis. Jalan masih panjang, tapi setidaknya langkah awal sudah diambil.