Bareskrim Polri kembali beraksi. Lewat Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, mereka menggagalkan lagi aksi penyelundupan barang dari luar negeri. Kali ini, sasarannya adalah komoditas yang akrab di dapur: bawang putih dan bawang bombai.
Menurut informasi yang beredar, penggerebekan terjadi Jumat lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan dari Tipideksus bergerak cepat di dua lokasi terpisah. Hasilnya? Puluhan ton bawang impor ilegal berhasil diamankan.
Dari foto yang beredar, suasana di dalam gudang penggerebekan terlihat cukup semrawut. Karung-karung besar berisi bawang bombay, merah, dan putih ditumpuk di rak-rak. Garis polisi kuning melintang, mengamankan barang bukti yang jumlahnya fantastis itu.
Lokasi pertama ada di Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan. Tak jauh dari sana, di kompleks Pontianak Square, tim kembali menemukan gudang serupa. Di sana, tumpukan karung berisi bawang juga menggunung, siap disita petugas.
Sebelum Bawang, Ada Ribuan HP Ilegal
Rupanya, ini bukan operasi pertama dalam beberapa hari terakhir. Hanya selang dua hari sebelumnya, tim yang sama sudah membongkar praktik serupa dengan barang yang berbeda: handphone.
Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, mereka menggeledah lima lokasi sekaligus. Hasilnya luar biasa. Puluhan ribu unit HP impor ilegal berhasil diamankan dari gudang, ruko, hingga sebuah kantor. Operasi ini menunjukkan pola yang sistematis dan jaringannya yang luas.
Lokasi-lokasi penggeledahan tersebar, mulai dari kawasan Kapuk Kayu Besar, Pluit, hingga Cengkareng. Ini membuktikan modus para penyelundup yang memencarkan barangnya di beberapa titik.
Efek Perintah Langsung dari Istana
Aksi tegas Bareskrim ini bukan tanpa sebab. Semuanya berawal dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pidato di Kejagung, ia dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk memerangi praktik yang merugikan negara ini.
"Pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang," ujar Prabowo kala itu.
"Kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada anda untuk menegakkan itu."
Perintah itu disampaikan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden juga mendorong semua lembaga, di semua tingkatan, untuk bersinergi. Intinya, penegakan hukum harus jadi prioritas.
Nah, operasi penggerebekan di Pontianak dan Jakarta ini seperti jawaban nyata atas perintah tersebut. Sebuah langkah awal yang konkret. Meski begitu, perjalanan memang masih panjang. Masih harus dilihat, apakah gempuran terhadap para penyelundup ini akan berlanjut secara konsisten.
Artikel Terkait
PWI Jatim Beri Penghargaan kepada Ketua Banggar DPR Said Abdullah atas Peran Jaga Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI Siapkan Insentif Pajak untuk Produser Film Dukung Jakarta Kota Sinema
Pentagon Ajak GM dan Ford Dongkrak Produksi Persenjataan
Indonesia Tanggapi Usulan Filipina Soal Cadangan Minyak Bersama ASEAN