KPK Panggil Sejumlah Kepala Dinas Cilacap Terkait Kasus Pemerasan Bupati

KPK kembali bergerak. Komisi Pemberantasan Korupsi itu memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman. Yang dipanggil? Tak tanggung-tanggung, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Cilacap sendiri.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan hal itu. Ia menjelaskan, pemeriksaan digelar hari ini, Kamis (16/4/2026).

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Polresta Cilacap, untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya," ujar Budi kepada para wartawan.

Namun begitu, materi spesifik apa yang akan digali dari para pejabat itu belum dirinci lebih lanjut. Pemeriksaan masih berlangsung.

Daftar saksinya panjang. Berikut nama-nama yang dipanggil KPK:

Sapta Guru Putra (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Bambang Tujianto (Kepala Dinas PSDA), dan Hasanuddin (Kepala Dinas Kesehatan).

Lalu ada Paiman (Dinas Pendidikan), Rochman (Satpol PP), serta Sigit Widayanto (Dinas Pertanian).

Tak ketinggalan, Wahyu Ari Pramono (Dinas PUPR), Wahyu Indra Setiawan (Bidang Irigasi), Indarto (Dinas Perikanan), dan Ferry Adhi Dharma (Asisten Perekonomian Sekda).

Latar belakangnya, KPK sudah menetapkan dua tersangka utama: Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono. Mereka dijerat pasal pemerasan dalam UU Tipikor.

Modusnya diduga kejam tapi klise: memaksa para pejabat bawahannya menyetor uang untuk THR jelang Lebaran. Saat penggerebekan atau OTT, petugas menyita uang tunai Rp 610 juta.

Yang mencengangkan, target uang yang dipasang disebut-sebut fantastis. Hingga Rp 750 juta! Uang itu rencananya dibagi-bagi ke jajaran Forkopimda setempat.

Kini, dengan dipanggilnya para kepala dinas, penyidik berusaha melacak lebih dalam bagaimana tekanan itu bekerja dan seberapa jauh lingkaran kasus ini terbentang.