Kemlu Tegas: Usulan AS Soal Akses Bebas Ruang Udara Tak Masuk Kerja Sama Pertahanan

Menjelang pembahasan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, ada kabar menarik yang beredar. Kementerian Luar Negeri RI disebut-sebut mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan. Intinya, menyangkut sebuah usulan dari pihak AS soal overflight atau kebebasan akses ruang udara bagi pesawat mereka.

Namun begitu, isu itu akhirnya tak jadi bagian dari kesepakatan. Begitu penegasan yang disampaikan pemerintah.

Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, memberikan klarifikasinya pada Kamis lalu. Menurutnya, komunikasi antar-kementerian itu hal yang biasa. Bahkan wajar.

“Komunikasi antarkementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan,”

ujar Yvonne.

Dia pun bersikap tegas. Pemerintah, katanya, sama sekali tidak punya kebijakan yang membuka akses bebas ruang udara kita untuk pihak asing. Prinsipnya, semua kerja sama harus menempatkan kedaulatan Indonesia di atas segalanya.

“Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia. Setiap bentuk pengaturan kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia dan tetap memerlukan mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku,”

tegasnya lagi.

Jadi, dari mana awalnya? Yvonne mengakui, usulan overflight itu memang datang dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia lalu membahasnya, tentu saja dengan sangat hati-hati. Hasilnya? Usulan itu tak lolos. Tak masuk dalam paket kerja sama pertahanan final antara kedua negara.

Kerja sama yang terbentuk justru berfokus pada penguatan kerangka yang lebih luas. Isu penerbangan bebas itu, dalam penjelasan Yvonne, bukanlah pilar utamanya.

“Kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat sendiri berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas, sementara pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut,”

Demikian penutupannya.