DPR Sepakat Perpanjang Otonomi Khusus dan Dana Otsus Aceh

Di gedung DPR, Senayan, pembahasan tentang nasib Aceh kembali mengemuka. Rabu (15/4/2026) lalu, Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat dengar pendapat. Hadir perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, ESDM, serta SKK Migas. Agenda utamanya? RUU Pemerintahan Aceh, yang salah satu poin krusialnya adalah kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menariknya, dari rapat itu muncul kesepakatan awal. Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Baleg yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mengonfirmasinya. Mereka sepakat untuk memperpanjang status kekhususan Aceh, termasuk dananya.

"Kami saat ini sedang menyusun rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," ujar Doli.

Ia menjelaskan, dana Otsus sudah berjalan sejak 2007. "Pelaksanaan khususnya dana Otsus Aceh itu sudah berlangsung 20 tahun dan tahun 2027 memang kita harus sepakati apakah kekhususan Aceh ini kita teruskan atau tidak."

Nah, jawabannya sudah ada.

"Dalam pembicaraan-pembicaraan kami selama di Badan Legislasi, terutama panja penyusunan RUU Aceh ini, kita sudah sepakat akan memperpanjang kekhususan pemerintahan Aceh ini," tegasnya.

"Dan juga termasuk akan memperpanjang dana otonomi khusus," tambah Doli, melengkapi pernyataannya.

Meski arahnya sudah jelas, detail teknisnya masih gelap. Soal besaran angka, misalnya. Doli dengan lugas mengakui bahwa hal itu masih dalam proses pembahasan yang alot. Rupanya, kesepakatan prinsip belum berarti semua selesai.

"Tinggal persoalan besaran dan segalanya tentu nanti akan kita bicara lebih detail," katanya, menutup pembicaraan soal angka untuk sementara.

Jadi, meski kepastian perpanjangan sudah di depan mata, Aceh masih harus menunggu untuk tahu berapa persisnya dukungan fiskal yang akan diterima pasca-2027 nanti. Prosesnya masih berjalan, dan pembahasan yang lebih mendalam masih menanti.