Satgas PRR Buka Pintu Usulan Huntara dan Bantuan Tunai bagi Penyintas Sumatera

Pintu usulan untuk hunian sementara dan bantuan tunai bagi penyintas bencana di Sumatera masih terbuka lebar. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menegaskan hal itu, menyambut baik jika ada daerah yang mengajukan nama-nama baru. Fokusnya tetap pada tiga provinsi yang paling terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA. Ia merespons usulan dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, yang meminta penambahan 97 unit huntara. Huntara itu sangat dibutuhkan warga yang dulu mengungsi ke luar daerah dan kini mulai pulang, namun rumah mereka masih rusak.

“Sepanjang masih ada masyarakat yang melapor butuh huntara sesuai kategori, tetap akan diproses. Tidak mungkin ditutup meski terlambat, itu rakyat kita juga,” tegas Safrizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu lalu.

Menurutnya, meski usulan datang belakangan, timnya akan mengakomodir. Tentu setelah melalui proses verifikasi lapangan. Mereka akan mengecek tingkat kerusakan rumah dan memastikan ketersediaan lahan untuk huntara.

“Usul untuk Bupati Aceh Tamiang segera kita proses, kita cek. Karena sudah diserahkan by name by address-nya, nanti kita cocokkan dengan data BPS dan NIK. Yang berhak tentu akan segera kita bangunkan,” jelas Safrizal, yang juga menjabat sebagai Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Tak hanya huntara, hal serupa berlaku untuk penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Safrizal mempersilakan pemda lain yang ingin mengusulkan penerima baru. Mekanisme ini penting untuk mengantisipasi warga yang mungkin terlewat dari pendataan awal.

“Sebab pemerintah tidak menutup pemutakhiran data,” ujarnya.

Soal progres pembangunan, angka terbaru per 9 April cukup menggembirakan. Dari total 20.378 unit huntara yang ditargetkan di tiga provinsi, sebanyak 18.678 unit sudah berdiri. Artinya, capaiannya sudah nyaris 91 persen.

Rinciannya? Di Aceh, 16.853 unit dari 18.524 target telah rampung (90%). Sumut menyusul dengan progres 97% (995 unit dari 1.024). Sumbar bahkan sudah menyelesaikan seluruh 830 unit yang direncanakan.

Di sisi lain, bantuan DTH juga mengalir lancar. Bantuan ini diperuntukkan bagi penyintas yang memilih tidak tinggal di huntara. Besarannya Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, atau total Rp 1,8 juta per keluarga.

Hingga kini, penyalurannya sudah mencapai 100 persen. Dana itu telah diterima oleh 14.750 keluarga: 8.684 di Aceh, 4.162 di Sumut, dan 1.904 di Sumbar.

Sementara itu, dari level pimpinan, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian punya penekanan lain. Baginya, strategi percepatan huntara dan hunian tetap (huntap) adalah langkah krusial untuk memulihkan kehidupan penyintas.

“Pendirian huntap yang harus menjadi prioritas paling utama. Karena masyarakat tentu kita harapkan gak perlu terlalu lama di huntara. Masing-masing sudah mengharapkan pemerintah membangun hunian, rumah untuk mereka,” tutur Tito usai sebuah rapat koordinasi di Jakarta.

Jadi, meski pembangunan fisik berjalan cepat, perhatian pada mereka yang ‘terlambat’ melapor atau terlewat data tetap menjadi perhatian. Itu pesan utamanya.