Jatim Libatkan 7.500 Relawan Santri dan Mahasiswa untuk Percepat Sertifikasi Tanah

Pemerintah Jawa Timur punya cara baru untuk urus sertifikat tanah. Mereka tak mau lagi jalan sendiri. Caranya? Libatkan masyarakat secara langsung. Tujuannya jelas: percepat proses, beri kepastian hukum, dan yang paling penting, cegah sengketa agraria yang kerap memanas di akar rumput.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bilang, kunci percepatan ini ada di sumber daya manusia. "Kita butuh tambahan tenaga di lapangan," ujarnya, Sabtu lalu di Surabaya. Menurutnya, kerja sama lintas sektor mutlak diperlukan.

Nah, kerja sama itu kini diwujudkan. BPN Jatim baru saja tanda tangan perjanjian dengan Universitas KH Abdul Chalim. Tapi yang menarik, mereka juga mengerahkan sekitar 7.500 relawan. Mereka ini berasal dari kalangan santri dan mahasiswa, yang nantinya bakal disebut sebagai 'laskar karomah'.

"Setelah evaluasi, kami temukan format yang efektif," jelas Khofifah. Ia menegaskan, kerja sama ini dikomandani langsung oleh Kanwil BPN dan melibatkan banyak pihak, termasuk organisasi keagamaan.

Namun begitu, sertifikasi tanah bukan cuma soal kertas. Di lapangan, batas tanah yang tak jelas sering jadi biang keributan. Karena itulah, dua gerakan lain juga akan diluncurkan: Gema Patas (Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) dan Gema Puldadis (Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis).