Ketua Komisi XI Kritik Komunikasi Pemerintah Pasca-Penurunan Prospek Kredit Indonesia

JAKARTA Kondisi pasar keuangan kita sedang mendapat sorotan. Ini menyusul langkah beberapa lembaga pemeringkat global, seperti Moody's dan Fitch, yang menurunkan prospek ("outlook") rating kredit Indonesia ke arah negatif. Suasana ini rupanya memantik komentar tajam dari Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun.

Menurutnya, ada yang perlu dibenahi dalam cara komunikasi para pengambil kebijakan sektor keuangan. Dia lantas membandingkan dengan periode sebelumnya.

"Periode sebelumnya Kementerian Keuangan sangat mendominasi, dan Menteri Keuangan sebelumnya juga mendominasi informasi," ujar Misbakhun dalam acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Selasa (7/4/2026).

Politisi Golkar itu bahkan menyatakan keyakinannya. "Saya yakin kalau Moody's, Fitch dan S&P, semua lembaga "rating" itu tidak akan menurunkan "outlook"-nya kalau menteri keuangannya sama."

Pernyataan ini secara tak langsung menyentuh pergantian Menkeu dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025 lalu. Misbakhun mempertanyakan, mengapa justru setelah pergantian itu, prospek negatif datang dari para lembaga pemeringkat?

Di sisi lain, dia melihat adanya fenomena yang menarik. Ada segelintir orang, sebut saja "deep state", yang dinilainya terlalu nyaman dengan kondisi lama dan enggan berubah. Padahal, perubahan justru diperlukan, terutama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ambisi itu tentu tidak tanpa bayangan. Isu ketahanan fiskal masih mengintai. Karena itulah, Misbakhun menekankan pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah dan lembaga seperti Danantara kepada pelaku pasar. Kabar baiknya, dia mengapresiasi pola komunikasi yang kini lebih beragam, tidak lagi bertumpu pada satu figur.

"Jangan didominasi seperti dulu cuma satu orang kemudian mewakili dan merepresentasikan Indonesia. Mendominasi semuanya," tegasnya.

Lalu, apa sebenarnya alasan lembaga pemeringkat menurunkan prospek kita? Fitch, dalam pengumuman 4 Maret 2026, memang mempertahankan peringkat BBB untuk Indonesia. Namun mereka mengubah prospeknya menjadi negatif. Kekhawatiran utama mereka terletak pada proses pembuatan kebijakan yang dinilai mulai menimbulkan ketidakpastian, berpotensi mengikis konsistensi dan kredibilitas. Hal ini, jika berlanjut, bisa melemahkan prospek fiskal jangka menengah dan mengganggu sentimen investor.

Namun begitu, bukan berarti tidak ada sisi positifnya. Peringkat BBB itu sendiri dipertahankan berkat rekam jejak Indonesia yang cukup solid: stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka panjang yang terjaga, rasio utang yang terkendali, dan cadangan devisa yang masih memadai.

Cerita serupa datang dari Moody's. Mereka tetap mempertahankan rating Baa2 ("investment grade"), tapi juga mengubah prospeknya ke negatif pada Februari lalu. Lagi-lagi, isu prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi alasan utamanya.

Jadi, intinya, tantangannya kini ada pada bagaimana membangun narasi dan kepercayaan yang konsisten di tengah perubahan. Komunikasi yang efektif dan inklusif dari seluruh pemangku kebijakan, tampaknya, menjadi kunci yang sedang diperjuangkan.