Anggota DPR Dorong Pemerintah Perkuat Beasiswa dan Optimalisasi CSR untuk Pendidikan Vokasi

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hendry Munief, mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan berbasis vokasi melalui penyediaan beasiswa serta pengarahan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor industri ke sekolah-sekolah vokasi. Menurutnya, langkah ini menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dunia industri dengan ketersediaan tenaga kerja terampil di tanah air.

Hendry menilai bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang siap pakai. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari beasiswa hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan demikian, lulusan vokasi tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan industri.

"Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci," kata Hendry dalam pernyataannya, Minggu (24/5).

Di sisi lain, politikus itu juga mendorong penguatan program beasiswa yang sudah berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, kedua program tersebut perlu diperluas jangkauannya agar semakin banyak generasi muda yang tertarik memilih jalur pendidikan vokasi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan minat sekaligus membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

"Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi," ujarnya.

Hendry menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program CSR juga menjadi peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap perusahaan-perusahaan industri dapat mengalokasikan sebagian dana CSR mereka untuk mendukung pengembangan sekolah vokasi, baik dalam bentuk bantuan peralatan, pelatihan guru, maupun pembangunan fasilitas belajar.