Charles Honoris Soroti Rencana BGN Beli Motor Listrik, Desak Pertanggungjawaban

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, lagi-lagi menyoroti sebuah kebijakan pengadaan. Kali ini, yang jadi sasaran kritiknya adalah rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membeli puluhan ribu motor listrik. Menurut Charles, ada yang janggal dalam rencana ini, terutama jika benar Kementerian Keuangan pernah menolaknya.

"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara," tegas Charles kepada para wartawan, Rabu (8/4/2026).

Dia melanjutkan, "Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah."

Bagi politisi itu, ini bukan sekadar persoalan prosedur. Ini adalah pemborosan yang serius. Apalagi, kondisi fiskal negara sedang tidak baik-baik saja. Di saat semua instansi diminta mengencangkan ikat pinggang, muncul rencana beli motor listrik dalam jumlah fantastis dengan urgensi yang dipertanyakan.

"Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucap Charles dengan nada keras. Dia mendesak BGN untuk segera menghentikan pola pikir bagi-bagi proyek dari program MBG itu.

Di sisi lain, fokus utama BGN seharusnya jelas: memperbaiki gizi anak. Itu tugas pokoknya. Pembelian motor listrik dalam skala besar, tanpa penjelasan yang masuk akal, terkesan mengada-ada dan justru mengalihkan perhatian dari tujuan utama.

"Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," tambahnya.

Tak hanya berhenti di kritik, Charles menyatakan Komisi IX DPR akan mengambil langkah tegas. Mereka berencana memanggil pimpinan BGN untuk meminta pertanggungjawaban secara resmi atas rencana pengadaan ini.

"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN," kata Charles. "Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas."

Nada suaranya tegas. Pesannya jelas: setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh ada yang bocor untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya.