BPJS Kesehatan dan Kemendes PDT Sinergi Perkuat JKN hingga ke Desa

Di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026) lalu, suasana terlihat cukup berbeda. Menteri Yandri Susanto dari Kementerian Desa dan PDT bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, duduk berdampingan untuk sebuah penandatanganan penting. Mereka menyepakati Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Intinya, kedua lembaga ini sepakat untuk bersinergi lebih kuat. Tujuannya jelas: mengoptimalkan program jaminan kesehatan nasional, khususnya di desa-desa dan daerah yang masih tertinggal.

Dalam sambutannya, Yandri menekankan soal literasi kesehatan. Menurutnya, upaya memastikan seluruh warga desa punya jaminan kesehatan harus dibarengi dengan pemahaman. Mereka perlu melek dan paham betapa pentingnya kesehatan itu.

“Jadi ada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahan bakunya tentu sebagian besar itu dari desa, perlu orang-orang yang sehat. Termasuk yang nanti menggerakkan dan terlibat langsung di koperasi desa merah putih juga perlu orang-orang yang sehat. Jadi kami tentu menyambut baik dan terima kasih kepada Pak dirut dan seluruh jajaran BPJS dan kami akan mengawal MoU ini,” ujar Yandri.

Ia juga menyambungkan program ini dengan visi pemerintahan. Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, tentang membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, menurutnya sangat erat kaitannya dengan kesehatan warga.

“Sehingga semua warga sadar bahwa BPJS ini adalah alat pemerintah yang bisa memastikan pelayanan itu benar adanya, negara hadir. Dan kami tadi mendukung pernyataan pak Dirut BPJS, jangan sampai rakyat di desa itu miskin gara-gara sakit atau tidak sehat, kalau ada BPJS Insyaallah itu akan menjadi ringan beban ketika mereka sakit,” sambungnya.

Oleh karena itu, komitmennya bulat. Kementeriannya akan berupaya maksimal agar program JKN ini benar-benar terasa dan menjadi kebutuhan mendasar di desa. Logikanya sederhana: dengan 75.296 desa di Indonesia, di mana sebagian besar rakyat tinggal, maka kemakmuran desa adalah kunci kemakmuran nasional.

“Karena dengan jumlah desa sangat besar 75.296 desa, rakyat Indonesia sebagian besar berada desa. Maka bilamana desa itu sehat, desa itu maju, desa itu makmur, sejatinya Indonesia sehat Indonesia makmur dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan,” ungkap Yandri.

Di sisi lain, Prihati Pujowaskito dari BPJS Kesehatan punya penekanan yang agak teknis. Ia menegaskan strategi utama mereka: memperkuat interoperabilitas data dan mendongkrak jumlah kepesertaan aktif. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan JKN ke depannya.

Kerja sama ini tak hanya dengan Kemendes PDT. Menurut Pujo, ada juga keterlibatan Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional. Sinergi lintas kementerian ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan data dan memperluas cakupan.

“Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” tegas Pujo.

Dengan kerja sama ini, perlindungan kesehatan diharapkan bisa merata sampai ke pelosok desa dan daerah afirmasi. Intinya, memastikan jaminan itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.

Dalam acara itu, Menteri Yandri didampingi sejumlah pejabat tinggi kementeriannya, seperti Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala BPI Mulyadin Malik.