Pemerintah Kaji Alih Anggaran untuk Perkuat Program Pemberdayaan Keluarga Miskin

Rapat penting digelar Senin (6/4) di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat. Agenda utamanya? Membahas arah baru penanganan kemiskinan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dengan tegas menyatakan fokus kerjanya kini bergeser. Bukan lagi sekadar menyalurkan bantuan sosial, melainkan memperkuat pemberdayaan.

“Tahun ini kita benar-benar memperkuat pemberdayaan ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.

“Untuk itu kami mohon arahan, apakah kami bisa menambah anggaran atau mengalihkan dari yang sudah ada. Bisa juga dengan kombinasi lain,” tambahnya. Intinya, ia ingin memastikan keluarga penerima manfaat bisa mandiri dan ‘naik kelas’.

Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat kunci. Di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Mereka duduk bersama membahas realokasi anggaran, sebuah langkah serius untuk mendukung perubahan paradigma ini.

Menurut Gus Ipul, perubahan ini berangkat dari tiga mandat transformasi dari Presiden Prabowo. Yang pertama soal data. Ia menekankan, akurasi data itu krusial. Penyaluran bansos harus tepat sasaran, dan untuk itu pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus.

“Insyaallah dengan pemutakhiran berkelanjutan dan sinergi, data kita akan makin akurat,” harapnya.

Transformasi kedua adalah pemberdayaan lewat program Sekolah Rakyat. Ini bukan cuma soal keterampilan atau aset, tapi juga membuka akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi keluarga kurang mampu.

Lalu yang ketiga? Implementasi di lapangan. “Praktiknya bansos itu harus tepat sasaran dan berdampak. Ini yang dititipkan Bapak Presiden,” jelas Gus Ipul. “Semua sumber daya kami arahkan ke sana.”