Pemerintah Kaji Alih Anggaran untuk Perkuat Program Pemberdayaan Keluarga Miskin

Rapat penting digelar Senin (6/4) di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat. Agenda utamanya? Membahas arah baru penanganan kemiskinan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dengan tegas menyatakan fokus kerjanya kini bergeser. Bukan lagi sekadar menyalurkan bantuan sosial, melainkan memperkuat pemberdayaan.

“Tahun ini kita benar-benar memperkuat pemberdayaan ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.

“Untuk itu kami mohon arahan, apakah kami bisa menambah anggaran atau mengalihkan dari yang sudah ada. Bisa juga dengan kombinasi lain,” tambahnya. Intinya, ia ingin memastikan keluarga penerima manfaat bisa mandiri dan ‘naik kelas’.

Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat kunci. Di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Mereka duduk bersama membahas realokasi anggaran, sebuah langkah serius untuk mendukung perubahan paradigma ini.

Menurut Gus Ipul, perubahan ini berangkat dari tiga mandat transformasi dari Presiden Prabowo. Yang pertama soal data. Ia menekankan, akurasi data itu krusial. Penyaluran bansos harus tepat sasaran, dan untuk itu pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus.

“Insyaallah dengan pemutakhiran berkelanjutan dan sinergi, data kita akan makin akurat,” harapnya.

Transformasi kedua adalah pemberdayaan lewat program Sekolah Rakyat. Ini bukan cuma soal keterampilan atau aset, tapi juga membuka akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi keluarga kurang mampu.

Lalu yang ketiga? Implementasi di lapangan. “Praktiknya bansos itu harus tepat sasaran dan berdampak. Ini yang dititipkan Bapak Presiden,” jelas Gus Ipul. “Semua sumber daya kami arahkan ke sana.”

Ia berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS untuk menindaklanjuti rencana penguatan ini.

Di sisi lain, respons dari para menteri lain ternyata positif. Suahasil Nazara dari Kemenkeu, misalnya, langsung menyambut baik. Baginya, mengentaskan kemiskinan tak bisa cuma mengandalkan bansos.

“Makanya itu, pemberdayaan ini kan menurut saya sebenarnya "productivity based poverty alleviation",” ungkap Suahasil.

“Enggak bisa dengan "charity", enggak bisa dikasih duit terus. Harus berbasis produktivitas. Kemampuan menciptakan pendapatan. Jadi berdaya,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Rachmat Pambudy. Ia menegaskan, data yang akurat adalah kunci mutlak. Tanpa itu, program pemberdayaan sulit diperkuat dan dikhawatirkan ada yang tertinggal.

“Kami di Bappenas akan selalu mendukung Kementerian Sosial,” kata Rachmat.

“Karena Kemensos ada di ujung tombak mengatasi persoalan dasar bangsa. Ini langkah awal untuk perbaikan, termasuk strategi ‘penebalan’ pemberdayaan ekonomi. Dan pemberdayaan itu harus dimulai dari data yang benar,” paparnya panjang lebar.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga didampingi sejumlah pejabat eselon I Kemensos, seperti Sekjen Robben Rico hingga para Dirjen seperti Mira Riyati dan Agus Zainal Arifin. Mereka bersama-sama menyiapkan langkah konkret untuk perubahan yang digaungkan itu.