Di tengah situasi yang semakin memanas di Lebanon Selatan, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Ia menanggapi usulan dari Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta PBB untuk mempertimbangkan penghentian penugasan pasukan UNIFIL di sana. Intinya sederhana: keselamatan prajurit harus jadi yang utama.
Anton menegaskan, langkah evaluasi menyeluruh bahkan sampai opsi penarikan pasukan bukanlah bentuk kelemahan. Justru, itu adalah wujud tanggung jawab negara.
"Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang," tegas Anton kepada para wartawan, Senin lalu.
Ia melanjutkan dengan nada yang lebih lirih, "Mereka ada di sana untuk menjaga stabilitas, mendukung perdamaian. Idealnya, pasukan perdamaian itu bertugas di area pasca-konflik, bukan di tengah baku tembak yang masih berlangsung."
Latar belakang usulan ini tentu saja pilu: gugurnya tiga prajurit TNI di medan tugas. Peristiwa itu seperti alarm yang memekakkan telinga. Menurut Anton, situasi di wilayah penugasan UNIFIL sudah tidak kondusif lagi, sehingga evaluasi serius harus segera dijalankan.
Artikel Terkait
Sidang Perdana Tiga Prajurit Kopassus Terkait Pembunuhan Kepala Bank
Arus Tol Menuju Jakarta Padat Usai Libur Panjang Paskah
Konflik Timur Tengah Picu Lonjakan Harga Plastik, Pedagang Pasar Keluhkan Kenaikan 50%
Kemkomdigi Tegaskan Rating Usia di Steam Bukan Klasifikasi Resmi IGRS