Ekspor CPO Indonesia Melonjak 26,4%, Namun Konflik Timur Tengah Ancam Permintaan Global

Jakarta Kinerja ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia di Februari 2026 tercatat positif. Tapi, momentum ini harus dijaga. Caranya? Dengan membuka lebih banyak pasar. Soalnya, konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah bisa jadi ancaman serius, berpotensi menggerus angka ekspor di bulan-bulan mendatang.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) cukup menggembirakan. Nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada periode Januari-Februari 2026 melonjak 26,4% menjadi US$4,69 miliar. Sementara volumenya naik lebih tinggi lagi, 36,26%, mencapai 4,54 juta ton. Kontribusinya terhadap total ekspor nonmigas pun signifikan: 11,07%.

Namun begitu, di balik angka-angka bagus itu, ada bayangan ketidakpastian. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan, tekanan global yang makin berat akan jadi tantangan ke depan. Peneliti Indef, Afaqa Hudaya, khawatir permintaan dari kawasan Timur Tengah bakal terganggu.

"Dalam kondisi ini, negara-negara importir cenderung bersikap defensif dengan menahan konsumsi dan mengoptimalkan stok," ujar Afaqa, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga komoditas saat ini lebih didorong gejolak geopolitik yang mendongkrak harga energi global. Bukan karena permintaan riil yang sehat. Ini terlihat dari harga minyak yang tembus US$100 per barel dan lonjakan gila harga LNG Asia yang hampir 40% dalam sehari.

Kalau konflik berlarut, justru berpotensi menekan permintaan ekspor. Ekonomi negara tujuan ekspor bakal tertekan inflasi dan daya beli yang melemah.

Lonjakan harga energi itu memicu efek imported inflation. Dampaknya luas, termasuk untuk produk-produk berbasis CPO. Afaqa menyebut, sekitar 74% pengeluaran rumah tangga di Indonesia sensitif terhadap harga pangan, energi, dan transportasi.

"Sehingga pelemahan ekonomi akibat konflik akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi CPO. Dengan demikian, konflik tidak memperkuat permintaan, melainkan justru meningkatkan risiko kontraksi permintaan," jelasnya.

Masalah lainnya, kenaikan harga CPO ternyata belum tentu menguntungkan eksportir. Indef menilai, keuntungan dari harga itu belum cukup untuk menutup lonjakan biaya logistik yang ikut terdorong naik.

Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz bikin semua jadi lebih mahal: biaya pengiriman, premi asuransi, sampai risiko distribusi global. Intinya, situasinya rumit.

"Meskipun harga CPO naik, tambahan pendapatan tersebut tidak sepenuhnya menjadi margin karena terserap oleh kenaikan biaya distribusi. Kompensasi yang terjadi bersifat parsial dan tekanan terhadap eksportir tetap tinggi," terang Afaqa.

Pungutan Ekspor yang Berisiko

Di tengah kondisi global yang serba tak menentu ini, kebijakan pemerintah justru berpotensi menambah beban. Indef menilai, pungutan ekspor (PE) CPO sebesar 12,5% yang efektif per 1 Maret 2026 berisiko memberatkan eksportir.

Dalam kondisi normal, PE bisa jadi alat stabilisasi. Tapi Afaqa bilang lain. "Dalam kondisi krisis, kebijakan ini bersifat pro-siklikal karena memperbesar tekanan ketika biaya logistik dan risiko pasar sedang meningkat," lanjutnya.

Belum lagi lonjakan harga energi yang berpotensi membebani anggaran negara hingga Rp45–50 triliun, bahkan bisa ratusan triliun dalam skenario terburuk karena subsidi. Alhasil, ruang gerak kebijakan makin sempit dan daya saing Indonesia dibanding pesaing seperti Malaysia bisa terpengaruh.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Indef mendorong langkah adaptif. Untuk jangka pendek, relaksasi sementara PE CPO dan dukungan pada sektor logistik dinilai penting untuk meredam tekanan biaya.

Stabilisasi nilai tukar, pengendalian dampak kenaikan harga energi, serta perlindungan daya beli lewat bantuan sosial juga harus diperkuat.

Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, jalan keluarnya jelas: diversifikasi pasar ekspor dan percepatan hilirisasi. Tujuannya, meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada segelintir pasar saja. Masa depan ekspor sawit kita memang cerah, tapi jalannya masih berliku.