Target Pertumbuhan 5,4% Terancam Gejolak Harga Minyak dan Defisit APBN

Jakarta - Ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 5,4% di tahun 2026 menghadapi tantangan serius. Pemicunya? Gejolak harga minyak dunia yang tak kunjung reda. Kalau harga terus melambung, defisit APBN bisa melebar. Imbasnya, ruang gerak fiskal pemerintah untuk mendorong ekonomi makin sempit.

Baru sehari setelah keputusan harga BBM tak naik diumumkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah angkat bicara. Rabu (1/3/2026) itu, dia menegaskan APBN akan tetap jadi shock absorber. Tapi konsekuensinya jelas: belanja subsidi energi diprediksi membengkak fantastis, sekitar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun.

“Kalau harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, defisit APBN bisa melebar hingga 2,9% terhadap PDB,” ujar Purbaya.

Angka itu melampaui batas yang ditetapkan UU APBN 2026, yaitu 2,68% atau setara Rp689,1 triliun. Situasi ini memaksa pemerintah bertindak cepat.

Di sisi lain, langkah penghematan pun digeber. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah imbauan kerja dari rumah atau WFH seminggu sekali. Manuver ini diklaim bisa menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun. Namun begitu, banyak yang meragukan efektivitasnya. Yang jelas, ruang fiskal dipastikan makin terbatas.

Dampaknya? Target pertumbuhan menuju 6% yang kerap diwacanakan itu kemungkinan besar akan sulit tercapai.

Sebenarnya, porsi belanja pemerintah terhadap PDB kita selalu stabil di kisaran 7%. Tahun 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11%, kontribusinya sekitar 7,53%. Angka ini turun sedikit dari tahun sebelumnya, 2024, yang mencapai 7,74% tahun dimana Pemilu Serentak berlangsung dan belanja biasanya naik.

Tapi ceritanya jadi lain ketika pemerintah memutuskan untuk mengencangkan ikat pinggang. Efeknya langsung terasa. Lihat saja data tahun lalu: konsumsi pemerintah justru terkontraksi di dua kuartal awal 2025. Kuartal I minus 1,38%, kuartal II minus 0,33%.

Ini tak lepas dari kebijakan efisiensi lewat Inpres No.1/2025. Belanja baru benar-benar bergerak lagi di kuartal III dan IV. Menurut catatan Kemenkeu, dari total efisiensi Rp306,7 triliun, akhirnya ada Rp206,4 triliun yang dibuka kembali.

Lalu, bagaimana dengan target 5,4% tahun ini?