Kazakhstan Resmi Miliki Konstitusi Baru Usai Referendum Dukungan Mayoritas

Jakarta, Kamis – Hasil referendum konstitusi di Kazakhstan baru-baru ini mendapat sorotan. Lewat sebuah pernyataan pers yang beredar di Jakarta, Kedutaan Besar negara itu menyebutkan, angka partisipasi publik yang tinggi dan dukungan mayoritas terhadap konstitusi baru mencerminkan komitmen kuat terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menurut data yang dirilis, partisipasi publik mencapai 73,12 persen. Dan dari jumlah itu, sebanyak 87,15 persen pemilih menyatakan setuju dengan perubahan yang diusung. Angka-angka ini, bagi Kedutaan, bukan sekadar statistik. Mereka melihatnya sebagai cerminan aspirasi nyata rakyat Kazakhstan untuk hidup dalam negara yang adil, berdasarkan hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prosesnya sendiri ternyata cukup panjang. Sebelum akhirnya dibawa ke referendum nasional, draf konstitusi ini digodok oleh sebuah Komisi yang beranggotakan 129 orang perwakilan masyarakat. Mereka menampung dan menelaah ribuan usulan sekitar 12.000 dari para ahli dan organisasi sipil. Diskusi publik pun digelar berbulan-bulan, hampir setengah tahun, sebelum akhirnya diputuskan lewat suara rakyat.

Lalu, apa saja perubahan pentingnya? Ada beberapa poin kunci. Sistem parlemen bakal berubah menjadi satu kamar, disebut Kurultai. Kuota presiden di parlemen dihapuskan. Untuk memperluas suara publik, dibentuk pula Dewan Rakyat konsultatif atau Khalyk Kenesi.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan juga diperkuat. Misalnya dengan pembentukan jabatan wakil presiden dan penerapan batasan masa jabatan bagi pejabat tinggi. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan akuntabilitas.

Yang menarik, konstitusi baru ini memberi porsi besar pada perlindungan hak warga. Untuk pertama kalinya, jaminan atas privasi, data pribadi, dan kekebalan tempat tinggal mendapat tempat khusus dalam undang-undang dasar. Ini adalah penekanan yang cukup signifikan.

Tak hanya urusan dalam negeri, dampak ekonominya juga disorot. Kedutaan meyakini, konstitusi ini akan memperkuat daya tarik Kazakhstan di mata investor global. Jaminan hak kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual diharapkan bisa mendorong transformasi menuju ekonomi digital yang inovatif.

“Kazakhstan sudah menjadi tujuan utama investasi asing langsung di Asia Tengah, menarik hampir 70 persen FDI di kawasan. Meski begitu, pekerjaan rumah masih banyak. Reformasi ini diperlukan untuk mempercepat transisi Kazakhstan menuju negara digital sepenuhnya dan ekonomi yang didorong oleh inovasi,” demikian bunyi pernyataan resmi Kedutaan.

Sebagai penanda momen bersejarah ini, pemerintah Kazakhstan menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Konstitusi. Langkah simbolis ini, menurut mereka, menegaskan komitmen untuk terus maju, membangun negeri, dan memperluas kemitraan global yang berkelanjutan. Semuanya, kata mereka, juga untuk memenuhi harapan generasi muda di masa depan.