BPJS Kesehatan Tegaskan Kredensialing Faskes Kunci Utama Kualitas Layanan JKN

Kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak bisa dianggap enteng. Nah, salah satu kunci utamanya ada pada proses kredensialing. Itulah yang ditegaskan Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rabu (1/4/2026).

“Kerja sama dengan fasilitas kesehatan wajib diawali kredensialing,” ujarnya.

Menurut Rizzky, tahap penilaian awal ini penting banget. Tujuannya jelas: memastikan faskes punya kualifikasi yang mumpuni sebelum melayani peserta JKN. Proses ini jadi fondasi untuk layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.

Bayangkan saja, saat ini BPJS Kesehatan bermitra dengan puluhan ribu faskes. Ada 23.532 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama puskesmas, klinik, praktik dokter. Lalu, 3.189 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan seperti rumah sakit. Angka yang besar itu bukan asal comot. Semua sudah melalui seleksi ketat dan dinyatakan layak.

Namun begitu, prosesnya nggak cuma berhenti di sana. Ada juga rekredensialing berkala. Ini bentuk pengawasan sekaligus pembinaan, biar kualitas layanan terus naik seiring perkembangan zaman.

“Ini momentum evaluasi bagi faskes untuk berbenah dan beradaptasi. Kami ingin kualitas layanan nggak mandek, tapi terus meningkat,” tambah Rizzky.

Hal menarik, BPJS nggak jalan sendirian dalam menilai. Mereka melibatkan banyak pihak. Dinas kesehatan dan asosiasi faskes ikut memberi penilaian objektif sesuai kompetensinya.

“Semua dilakukan transparan, sesuai mandat regulasi. Hasil penilaian berdasarkan indikator terukur dan jadi keputusan bersama tim. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Pendapat senada datang dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Noor Arida Sofiyana. Baginya, kredensialing bukan sekadar urusan administrasi belaka. Ini adalah upaya kolektif menjaga mutu layanan kesehatan.

“Rumah sakit berkomitmen memenuhi berbagai indikator. Mulai dari kompetensi SDM, kesiapan sarana prasarana, sampai kepatuhan pada standar akreditasi dan keselamatan pasien,” tegas Arida.

Ia melihat ada hal positif. Penguatan kredensialing yang kini juga mencakup indikator kinerja seperti waktu tunggu dan integrasi sistem digital bisa mendorong layanan yang lebih efektif. Transformasi digital, katanya, akan memperkuat sinergi antara BPJS dan rumah sakit.

Lebih jauh, Arida mendorong digitalisasi proses kredensialing. Instrumen penilaian juga perlu disempurnakan, dengan lebih mengedepankan mutu layanan. Keterlibatan asosiasi dalam menyusun indikator dinilai krusial agar kebijakan yang lahir benar-benar bisa diterapkan dan sesuai kondisi di lapangan.

“Sinergi ini harus terus dijaga. Agar asosiasi faskes dan BPJS Kesehatan punya persepsi sama: menghadirkan pelayanan bermutu untuk peserta,” pungkasnya.

Perlu diingat, proses kredensialing dan rekredensialing ini gratis. Tidak ada biaya yang dipungut. Kalau masyarakat menemukan hal-hal yang janggal atau tidak sesuai prosedur, laporkan saja. Bisa melalui laman resmi BPJS Kesehatan dengan menyertakan kronologi dan bukti yang lengkap. Laporan itu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.