Lalu, apa yang harus dilakukan? Budisatrio mendesak semua pihak yang bertikai untuk berhenti. Berhenti menambah eskalasi militer. Menurutnya, sekarang waktunya kembali ke meja perundingan, mengutamakan diplomasi. Dia juga menekankan soal penghormatan pada kedaulatan negara dan aturan main internasional, termasuk Resolusi DK PBB 1701 yang sudah ada.
"Kami mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional, serta mengutamakan negosiasi untuk mencapai perdamaian," lanjutnya.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra tidak cuma berhenti pada pernyataan. Mereka mendesak Kementerian Luar Negeri untuk bergerak cepat. Investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL mutlak diperlukan. Selain itu, hak-hak keluarga korban harus dipenuhi itu adalah bentuk tanggung jawab negara yang tak bisa ditawar.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban," paparnya.
Terakhir, partai berlambang burung garuda itu menyatakan dukungan penuh pada langkah pemerintah. Yaitu, meminta PBB segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan. Situasi di lapangan sudah mendesak, dan respons yang cepat dan tegas dari badan dunia itu sangat dinantikan.
Artikel Terkait
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual di Klungkung
Presiden Prabowo Kembali dengan Komitmen Investasi Rp 575 Triliun dari Jepang dan Korea
Megawati Serahkan 126 Sertifikat HKI untuk Lindungi Karya Seni dan Budaya Bali
Ekonom Sarankan Alihkan Subsidi BBM untuk Percepatan Elektrifikasi Hadapi Risiko Geopolitik