Pemerintah Luncurkan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja, Imbau WFH dan Efisiensi Energi

Nah, salah satu poin kuncinya adalah penerapan skema kerja yang lebih fleksibel. Misalnya, work from home (WFH) bagi ASN. Sektor swasta juga diimbau hal serupa, tentu dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing bidang usaha. Intinya mendorong perubahan perilaku kerja ke arah yang lebih efisien dan berbasis digital.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong efisiensi di berbagai lini. Mulai dari mobilitas, penggunaan transportasi umum, sampai penghematan energi di lingkungan pemerintah dan perusahaan. Untuk sektor energi sendiri, ada upaya meningkatkan kemandirian, salah satunya lewat biodiesel B50 yang diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Soal anggaran negara juga tak luput dari penajaman. Pemerintah melakukan refocusing anggaran ke sektor-sektor yang dinilai lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat.

"Potensi prioritas dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun," jelas Airlangga.

Pada akhirnya, seluruh paket kebijakan ini digadang-gadang sebagai bagian dari transformasi struktural. Tujuannya jelas: ekonomi nasional yang lebih tangguh. Pemerintah pun berharap semua elemen masyarakat dan pelaku usaha bisa berpartisipasi aktif.

Kebijakan ini rencananya mulai berlaku awal April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan.

"Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan," tegas Airlangga menutup penjelasannya.