Tapi, kata Nour Eid, peneliti independen yang berbasis di Paris, kesepakatan semacam itu harus dapat lampu hijau dari Kongres AS dulu.
Hampir semua perjanjian kerja sama nuklir AS dengan negara lain sekitar 155 negara mensyaratkan "protokol tambahan" dengan IAEA untuk pengawasan ketat. Namun, perjanjian dengan Saudi kemungkinan hanya akan memakai kesepakatan pengamanan bilateral yang lebih longgar.
"Ini menyimpang dari semua preseden," ujar Robert Kelley, mantan direktur IAEA, kepada Bloomberg. "Gagasan bahwa pemerintah siap memberi Saudi kemampuan yang sama dengan yang menjadi alasan pengeboman Iran terlihat hipokrit."
Meski begitu, menurut Eid, Saudi masih butuh waktu lama, mungkin 10 sampai 20 tahun, untuk mengembangkan energi nuklir, apalagi senjata. Kendala seperti kurangnya tenaga ahli juga masih besar. Untuk saat ini, proyek nuklir Saudi lebih dilihat sebagai sumber energi.
Uni Emirat Arab sudah lebih dulu punya pembangkit listrik tenaga nuklir di Barakah. Mereka sepakat tidak mengolah uranium saat tandatangan perjanjian dengan AS tahun 2009.
Bagi UEA, program ini soal prestise sebagai negara Arab pertama yang punya energi nuklir, bukan ambisi militer. "Namun, ada klausul lisan dalam kesepakatan tersebut yang pada intinya membuka ruang bagi UEA untuk menegosiasikan ulang jika negara tetangga mendapat kesepakatan yang lebih longgar," jelas Eid.
Persaingan global juga berpengaruh. Kelonggaran untuk Saudi mungkin juga didorong persaingan AS dengan China dan Rusia di pasar teknologi nuklir. Dua negara itu dikenal punya syarat dan skema pembiayaan yang lebih menarik.
Selain Saudi dan UEA, negara seperti Mesir dan Turki juga punya potensi. Mesir sedang membangun reaktor dengan bantuan Rusia. Tapi kondisi keuangannya yang sulit membuat ambisi senjata nuklir kecil kemungkinannya.
Turki juga mengembangkan program energi nuklir, bekerja sama dengan Rusia dan mungkin China. "Namun, saya tidak melihat alasan mereka mengambil risiko berhadapan dengan komunitas internasional hanya untuk memperoleh senjata nuklir," kata Eid. Industri pertahanan Turki sendiri sedang naik daun. Dan sebagai anggota NATO, mereka masih berada di bawah payung pertahanan aliansi tersebut.
Lantas, Bagaimana Mencegah Penyebaran?
Kelsey Davenport menekankan pentingnya melihat peta besar. "Bukan kepentingan China atau Rusia untuk membiarkan rezim non-proliferasi runtuh sepenuhnya," katanya. "Jika dilihat lebih luas, negara yang paling berpotensi mengembangkan senjata justru berada di sekitar China, seperti Korea Selatan dan Jepang."
Meski bisa menawarkan teknologi dengan aturan lebih longgar, Rusia dan China dinilai tak akan secara terang-terangan membantu negara lain membuat bom nuklir.
Yang lebih mungkin, negara-negara Teluk akan memainkan kartu dengan memanfaatkan perbedaan posisi antara Blok Barat dan Blok Timur. Tujuannya, untuk meminimalkan konsekuensi jika mereka mendekati ambang batas.
Jalan satu-satunya untuk mencegah penyebaran lebih luas adalah dialog regional. Davenport mengakui, membangun dialog keamanan pascakonflik bukan hal mudah. Tapi itu tetap opsi terbaik. Agar negara-negara tidak merasa perlu memiliki senjata pamungkas hanya untuk merasa aman.
Artikel Terkait
Walkout Wakil Bupati Lebak Picu Sorotan, Pemerintah Daerah Bantah dengan Data Kinerja
Pemerintah Luncurkan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja, Imbau WFH dan Efisiensi Energi
Daya Beli Masyarakat Terjaga, Penjualan Mobil Melonjak 22% Menjelang Lebaran
Jennifer Coppen dan Justin Hubner Ungkap Sesi Prewedding Bertema Adat Jawa