Walkout Wakil Bupati Lebak Picu Sorotan, Pemerintah Daerah Bantah dengan Data Kinerja

Walkout Wakil Bupati dan Sorotan pada Bupati Lebak

Publik lagi-lagi menyorot Kabupaten Lebak. Pemicunya, insiden walkout Wakil Bupati Amir Hamzah dalam sebuah acara halalbihalal belum lama ini. Peristiwa itu seperti membuka kotak Pandora, memunculkan berbagai pertanyaan. Mulai dari soal kehadiran fisik Bupati Hasbi Jayabaya di daerah, sampai gaya kepemimpinannya dalam menampung kritik warga.

Namun begitu, narasi yang berkembang dapat jadi tidak sepenuhnya tepat. Pemerintah daerah, lewat Diskominfo Pemkab Lebak, angkat bicara. Mereka membawa sejumlah data yang justru menggambarkan pola kepemimpinan berbeda: lebih transparan dan mengutamakan kerja nyata.

“Isu mengenai intensitas kehadiran Bupati di Jakarta sering kali disalahpahami oleh sebagian pihak. Agenda Bupati di Jakarta merupakan bagian dari upaya jemput bola anggaran dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat,”

Begitu penjelasan tertulis Diskominfo, Rabu lalu. Upaya ‘jemput bola’ itu rupanya membuahkan hasil. Salah satunya, percepatan program LSDP atau Local Service Delivery Improvement Project. Ini program kolaborasi Kemendagri dan Bank Dunia. Kabar baiknya, Lebak termasuk satu dari 30 daerah percontohan nasional untuk proyek ini, yang fokusnya pada Pengelolaan Sampah Modern.

Lalu, bagaimana dengan tudingan bahwa pemimpin sekarang menutup diri dari kritik? Menurut Diskominfo, fakta di lapangan justru berkata lain.

Ambil contoh, awal Maret lalu. Bupati Hasbi Jayabaya menerima audiensi perwakilan mahasiswa Lebak dari Forum Cipayung Plus. Pertemuan itu digelar di Gedung Negara Kabupaten Lebak. Dalam pertemuan tersebut, Hasbi berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dan saran yang mereka sampaikan.

“Langkah menemui mahasiswa itu merupakan sinyal pemerintah tidak alergi terhadap kontrol sosial. Sebaliknya, aspirasi menjadi bahan evaluasi kebijakan,”

tambah keterangan mereka.

Memasuki tahun pertama kepemimpinan Hasbi-Amir, sejumlah capaian mulai terlihat. Indikator di bidang kesehatan dan perbaikan infrastruktur desa menunjukkan tren positif. Di era sekarang, efektivitas seorang kepala daerah memang tak bisa lagi hanya diukur dari seberapa sering ia duduk di kantor. Yang lebih penting, apakah kebijakannya benar-benar menyentuh dan menyelesaikan persoalan warga.

Nah, itulah yang sedang coba diupayakan. Pemerintah Kabupaten Lebak disebut sedang berusaha mengubah paradigma birokrasi lama. Tujuannya jelas: menuju pemerintahan yang lebih dinamis dan cepat tanggap. Perubahan zaman menuntut adaptasi, dan mereka berusaha menjawab tuntutan itu.