DPR Soroti Data Amburadul Hambat Penanganan Bencana dan Bansos

Jakarta - Ruang rapat Badan Legislasi DPR RI ramai pada Senin (30/3/2026). Mereka menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum, menghadirkan sejumlah pakar dan praktik. Agenda utamanya? Membahas draf Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang dinanti-nanti.

Di tengah forum itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, langsung menekankan satu hal. Menurutnya, pengelolaan data yang terintegrasi bukan lagi sekadar wacana. Itu adalah fondasi mutlak. Tanpanya, kebijakan nasional bisa meleset jauh dari sasaran.

"Saya akan mulai dengan sebuah adagium," ujar Doli membuka pembicaraannya.

"Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Dan, salah satu bagian dari informasi itu adalah data."

Gagasan satu data Indonesia sendiri, diakuinya, bukan barang baru. Sudah lama ia dorong kebutuhan akan sistem terpadu ini. Tujuannya jelas: memangkas masalah administratif yang berlarut-larut dan, pada akhirnya, meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil pemerintah untuk rakyat.

Namun begitu, realitas di lapangan kerap berbeda. Doli menyoroti satu contoh nyata yang selalu berulang: penanganan bencana. Menurut politisi Golkar itu, kekacauan yang sering terlihat saat bencana melanda salah satunya bersumber dari data yang amburadul.

"Kalau Indonesia terkena bencana, pasti kalang-kabut," katanya dengan nada prihatin.

"Yang membuat kalang-kabut itu adalah data yang kurang akurat."