Gubernur Jateng Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas Anti-Korupsi

Senin (30/3) lalu, Gedung Gradhika Bhakti Praja di Semarang ramai dikunjungi para pejabat. Gubernur Jawa Tengah, Luthfi, sengaja mengumpulkan semua bupati dan wali kota, plus wakilnya masing-masing, beserta para ketua DPRD kabupaten dan kota. Pertemuan ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan pembekalan khusus.

Acara intinya? Penandatanganan pakta integritas. Gubernur, pimpinan DPRD, dan para kepala daerah itu semua menyepakati komitmen yang sama: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Bersih dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah simbolis ini diharapkan bisa jadi pengingat yang kuat.

Luthfi sendiri terang-terangan menegaskan hal itu. Baginya, integritas bagi seorang pejabat publik itu bukan opsi, melainkan keharusan. "Itu kunci utamanya," katanya, "biar nggak ada penyimpangan, apalagi yang berujung pada tindak pidana korupsi."

"Saya mohon kepada KPK agar pencegahan lebih didahulukan. Penindakan itu yang terakhir. Kami perlu adanya pegangan, penerangan, dan pengawalan sehingga tidak menyimpang,"

Begitu penegasannya dalam keterangan tertulis yang dirilis hari itu. Ia juga mengingatkan satu hal yang seringkali terlupa: soal tanggung jawab. Kalau sampai melanggar hukum, urusannya jadi tanggung jawab pribadi. Bukan institusi.

"Melanggar hukum itu azasnya personal. (Subyek hukumnya) barang siapa. Jadi sudah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab institusi,"

Artinya, setelah ikut pembekalan dan tanda tangan pakta, kalau masih nekat korupsi, ya konsekuensinya ditanggung sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan.

Di sisi lain, respons dari KPK cukup positif. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi inisiatif Gubernur Jateng ini. Menurutnya, langkah seperti ini penting banget. Apalagi mengingat kasus penindakan di Jawa Tengah masih terbilang tinggi.

"Sosialisasi pencegahan korupsi ini inisiatifnya Gubernur. Sebagaimana diketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, sehingga dengan melakukan upaya pencegahan yang terus-menerus, serta sinergitas antara penegak hukum yang ada di daerah dan juga pihak-pihak pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku koruptif,"

Fitroh menambahkan, monitoring ke berbagai daerah akan terus KPK lakukan, tidak cuma di Jateng. Ia pun menekankan, komitmen yang sudah ditandatangani itu harus betul-betul dijalankan. Jangan cuma jadi formalitas di atas kertas.

"Harapannya, setelah melakukan pencegahan dan menandatangani komitmen atau pakta integritas. Maka itu harus dilakukan, bukan sekadar formalitas,"

Acara yang digelar hari Senin itu juga dihadiri sejumlah pejabat kunci. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng Sumanto, dan Sekda Sumarno hadir memenuhi undangan. Jajaran kepala OPD Pemprov Jateng juga tak ketinggalan.

Dari KPK, selain Fitroh, hadir pula Deputi Koordinasi dan Supervisi, Ely Kusumastuti. Keduanya memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah tentang bagaimana mencegah tindak pidana korupsi di wilayah mereka masing-masing. Suasana terasa serius, tapi penuh harapan.