Pemerintah Siapkan Aturan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM

Intinya, semua detail ini harus dirancang dengan matang. Bukan cuma untuk menghemat BBM, tapi juga agar pelayanan publik, khususnya dari ASN, tidak terganggu.

Memanfaatkan Momentum

Di balik rencana ini, sebenarnya ada peluang besar yang sayang kalau disia-siakan. WFH bisa jadi momentum untuk mendorong beberapa hal yang sudah lama diwacanakan.

Misalnya, transformasi digital di birokrasi. Selama pandemi, kita sudah mencicipi bagaimana kerja bisa dilakukan dari mana saja. Sayangnya, sampai sekarang digitalisasi kita masih berjalan sendiri-sendiri. Ada ribuan aplikasi dari kementerian hingga pemda, yang justru boros anggaran dan tidak efisien. Bayangkan kalau ada satu sistem terpadu yang benar-benar memudahkan. Rencana GovTech atau INA Digital harusnya bisa dipercepat realisasinya.

Di sisi lain, ini juga saat yang tepat untuk membenahi transportasi umum. Kalau layanannya nyaman, aman, dan terintegrasi, bukan tidak mungkin ASN dan pekerja lain rela meninggalkan kendaraan pribadi. Selama ini, program penggunaan transportasi umum seringkali hanya jadi formalitas di atas kertas.

Belum lagi soal polusi udara. WFH, meski hanya sehari dalam seminggu, bisa memberi napas segar bagi kota-kota besar yang langitnya sudah kelabu. Ancaman penyakit pernapasan bisa sedikit ditekan.

Kita sering dapat momentum, tapi kerap menyia-nyiakannya. Jangan sampai rencana WFH ini hanya jadi wacana sesaat yang hilang begitu situasi global mereda. Birokrasi harus cepat tanggap dan mampu mengorkestrasi gagasan besar ini, mengesampingkan ego sektoral yang selama ini jadi penghambat.

Terakhir, yang tak kalah penting: pengawasan. Kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala. Apakah konsumsi BBM benar-benar turun? Apakah pelayanan publik tetap berjalan? Tanpa monitoring yang ketat, WFH bisa jadi sekadar aturan tanpa gigi. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini efektif dan membawa dampak nyata, bukan hanya sekadar respons simbolis atas gejolak dunia.