Vaksin HPV untuk Anak Laki-laki: Manfaat Terbatas, WHO Tetap Prioritaskan Anak Perempuan

Pemberitaan soal vaksin HPV untuk anak laki-laki ramai beberapa waktu lalu. Awal Februari 2026, disebutkan bahwa mulai 2027, anak laki-laki berusia 11 tahun bakal mendapat vaksin ini secara gratis. Tak lama kemudian, di akhir Maret, muncul lagi artikel yang menegaskan bahwa laki-laki pun sebenarnya wajib divaksinasi HPV. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Intinya sih, laki-laki memang bisa terinfeksi virus HPV. Tentu saja, mereka tidak akan kena kanker serviks karena memang tidak punya rahim. Namun begitu, di situlah letak masalahnya. Laki-laki yang terinfeksi bisa menularkan virus itu ke pasangan seksualnya. Nah, sang pasangan jika perempuan lah yang kemudian menghadapi risiko kanker serviks, apalagi jika infeksi HPV di tubuhnya tak kunjung sembuh total.

Jadi, informasi ini perlu kita pahami bersama agar tidak setengah-setengah.

Selama ini, vaksin HPV untuk anak perempuan punya dasar yang jelas. Hubungan antara infeksi HPV di area genital dan kanker serviks sudah sangat kuat. Kabar baiknya, sekitar 90% infeksi bisa dilawan tubuh dengan sendirinya hingga virusnya hilang. Tapi, ada sebagian kecil yang berbahaya. Infeksinya jadi laten, tidak berat tapi terus nempel. Lama-lama, sel-sel di serviks berubah perlahan dan akhirnya bisa jadi kanker.

Makanya, HPV disebut sebagai faktor risiko utama kanker serviks bahkan perannya disebut-sebut mencapai di atas 90%. Faktor lain yang mempercepat perubahan ini adalah aktivitas seksual. Semakin sering terpapar sel yang terinfeksi HPV, risikonya makin besar.

Yang perlu diingat, HPV bukan cuma bikin masalah di serviks. Virus ini bisa menyebar ke mulut atau anus, dan di tempat-tempat itu juga berpotensi memicu kanker. Oleh karena itu, vaksinasi diberikan sebelum seseorang aktif secara seksual. Tujuannya mencegah infeksi HPV sejak awal, sehingga nanti tidak jadi faktor risiko yang diperparah oleh aktivitas seksual.

Untuk anak perempuan, logikanya jelas. Tapi untuk anak laki-laki? Kan mereka tidak punya serviks.

Nah, konsep yang dikembangkan begini: karena laki-laki bisa kena HPV dan menularkannya, maka mereka juga perlu divaksin. Targetnya adalah membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan melindungi laki-laki dari infeksi, secara tidak langsung kita juga menambah perlindungan untuk perempuan.

Tapi, apakah konsep ini sudah valid?

Gagasan vaksinasi HPV pada anak laki-laki untuk kekebalan kelompok ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah muncul sejak 2011 dalam sebuah studi di The Journal of Infectious Diseases. Namun, studi itu justru menyimpulkan hal menarik.

Manfaat vaksinasi pada anak laki-laki menurun seiring dengan membaiknya cakupan vaksinasi pada anak perempuan. Mengingat dampak herd immunity dari vaksinasi perempuan sudah cukup signifikan, potensi manfaat tambahan dari vaksinasi laki-laki menjadi terbatas.

Intinya, tambahan manfaatnya untuk melindungi anak perempuan jadi tidak signifikan.

Bertahun-tahun kemudian, berbagai penelitian serupa belum juga menunjukkan hasil yang benar-benar menggembirakan. Pada Desember 2022, WHO pun mengeluarkan rekomendasi yang cukup tegas. Target utama vaksinasi HPV adalah anak perempuan usia 9-14 tahun, sebelum aktif secara seksual, dengan target cakupan minimal 80%. Jika target ini tercapai, risiko infeksi HPV pada laki-laki otomatis akan turun.

Adapun vaksinasi untuk kelompok sekunder seperti perempuan dewasa, anak laki-laki, atau laki-laki dewasa hanya direkomendasikan jika “feasible and affordable”, alias memungkinkan dan terjangkau. Rekomendasi ini menjadi pedoman banyak negara.

Ambil contoh Kanada. Pada Juli 2024, pemerintah mereka sangat merekomendasikan vaksin HPV untuk perempuan, dengan skema dosis yang disesuaikan usia dan kondisi imun. Tapi, tetap tidak ada program vaksinasi HPV rutin untuk anak laki-laki atau laki-laki dewasa. CDC di AS juga punya rekomendasi yang mirip. Semua ini selaras dengan panduan WHO.

Memang, ada beberapa publikasi terbaru yang membahas pentingnya melibatkan laki-laki dalam pencegahan HPV. Mereka menjelaskan bahwa meski daya tubuh laki-laki membersihkan infeksi HPV umumnya lebih baik, risiko infeksi laten tetap ada. Infeksi ini bisa menular ke pasangan dan, meski jarang, juga berpotensi menyebabkan kanker pada anus, penis, atau rongga mulut laki-laki itu sendiri.

Catatan pentingnya, risiko ini sangat terkait dengan perilaku seksual, terutama pada kelompok yang menjalani hubungan sesama jenis dan mereka yang memiliki banyak pasangan.

Lalu, pada Januari 2026, terbit sebuah meta-analisis yang cukup banyak dibicarakan. Studi itu menyimpulkan bahwa vaksin HPV dapat menurunkan risiko penyakit kelamin pada pria sekitar 3%.

Kesimpulannya, meta-analisis ini menunjukkan bahwa vaksinasi HPV dapat menurunkan risiko penyakit kelamin pada laki-laki sekitar 3%, sehingga mendukung perannya dalam pencegahan HPV yang komprehensif.

Angka 3% itu jelas bukan nol. Ada manfaatnya. Tapi, di sisi lain, angka itu juga dianggap belum cukup signifikan untuk membenarkan sebuah program vaksinasi massal bagi laki-laki, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mendukung pencegahan kanker serviks pada perempuan. Temuan ini kembali sejalan dengan laporan lama: jika cakupan vaksinasi pada perempuan sudah tinggi, manfaat tambahan dari vaksinasi laki-laki menjadi terbatas.

Mungkin karena pertimbangan itulah, WHO tetap berpegang pada prioritas utama: anak perempuan. Sementara untuk anak laki-laki, sifatnya sekunder, hanya jika memungkinkan. Hingga akhir 2022, dari 125 negara yang memasukkan vaksin HPV dalam program nasional, 47 di antaranya menawarkannya juga kepada anak laki-laki.

Nah, tulisan ini cuma ingin meluruskan duduk persoalannya. Mau tetap memberikan vaksin HPV untuk anak laki-laki, atau bahkan menjadikannya program pemerintah, itu hak masing-masing orang dan wewenang pemerintah.

Hanya saja, alangkah baiknya jika pemerintah juga terbuka menjelaskan seluruh informasinya. Termasuk berbagai laporan yang menunjukkan bahwa efektivitas vaksinasi HPV bagi anak laki-laki belum terbukti secara konsisten. Sekalipun nanti disediakan gratis, kewajiban kita adalah memberikan informasi yang cukup sebagai bahan pertimbangan.

Informasi ini jelas sangat krusial dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu maupun oleh negara. Keputusan untuk menjalankan program seperti ini harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama mengingat rekomendasi WHO: hanya bila memang memungkinkan dan terjangkau.

Demikian. Semoga memberi gambaran.

Tonang Dwi Ardyanto. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.