Pemerintah Kaji WFH untuk Hemat BBM, Anggota DPR Ingatkan Syarat Efektivitas

"Apabila teknologi IT dan perangkatnya tidak tersedia maka juga tidak akan efektif. Setiap ASN yg melakukan WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja agar dapat diawasi dan produktifitas kerja tidak terganggu," jelas Deddy.

Di sisi lain, ada kekhawatiran lain. Bagaimana memastikan para ASN ini benar-benar bekerja, dan bukannya malah jalan-jalan yang justru bikin boros BBM juga? Soal profesionalisme dan potensi penyalahgunaan waktu kerja jadi sorotan penting dari politikus senior ini.

Sementara dari pihak eksekutif, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku para menteri sudah rapat panjang. Hampir empat jam. Hasilnya? Mereka sepakat untuk menerapkan satu hari WFH per minggu. Tapi, jangan tanya hari apa. Itu masih rahasia.

"Udah rapat kemarin. Ya, kita sepakat untuk satu suara," kata Tito usai konferensi pers di Istana, Rabu (25/3).

Ia enggan berkomentar lebih jauh. Semua masih harus dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dulu. Soal siapa yang berhak mengumumkan kebijakan resminya, Tito pun mengaku tak tahu persis. Bisa Menko PMK, Menko Ekonomi, atau Mensesneg.

"Kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," tutupnya.

Jadi, wacananya sudah mengudara. Tinggal tunggu lampu hijau dari istana. Yang jelas, antara potensi penghematan dan kekhawatiran soal efektivitas, perdebatan seputar WFH ini tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat.