Pemerintah Kaji WFH untuk Hemat BBM, Anggota DPR Ingatkan Syarat Efektivitas

Gara-gara situasi di Timur Tengah yang memanas, isu penghematan BBM tiba-tiba jadi perbincangan serius lagi. Nah, salah satu wacana yang mengemuka adalah memperbanyak kerja dari rumah atau WFH. Rupanya, pemerintah sedang mengkaji kebijakan ini, meski detailnya masih digodok di tingkat menteri.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR dari PDIP, Deddy Sitorus, punya pandangan. Menurutnya, soal efektif atau tidaknya WFH, sebaiknya diserahkan saja ke masing-masing instansi untuk menilai.

"Mungkin itu akan efektif untuk pegawai-pegawai non esensial, yang tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik," ujar Deddy, Rabu lalu.

"Untuk menentukan ASN atau jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan WFH, menurut saya, serahkan pada instansi masing-masing," tambahnya.

Deddy menekankan, pelayanan publik harus tetap jadi prioritas utama. Namun begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini butuh standar yang jelas. Tanpa itu, hasilnya bisa jauh dari harapan.

"Efektif atau tidaknya WFH sangat tergantung pada ada tidaknya mekanisme pengawasan internal dan teknologi," tegasnya.

"Kalau tidak ada SOP dan standarisasi yang bisa diandalkan, ya percuma saja. Tidak akan efektif."

Ia juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur. Punya komputer dan wifi yang stabil di rumah? Itu pertanyaan mendasar yang menurut Deddy harus dijawab dulu.