Menkeu Purbaya Batasi Pengajuan Anggaran Baru untuk Jaga APBN

Jakarta diguncang kabar dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengumumkan langkah tegas: pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga akan dibatasi. Langkah ini diambil untuk menjaga APBN agar tetap sehat, terutama di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang masih panas dan penuh ketidakpastian.

"Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi," tegas Purbaya kepada para wartawan.

Pernyataannya itu disampaikan di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Sabtu (21 Maret 2026) lalu. Ia tampak serius. Rupanya, pembatasan ini berjalan beriringan dengan kebijakan efisiensi belanja yang sedang digodok. Awalnya, setiap K/L diminta memangkas anggarannya sebesar 10 persen. Tapi, tampaknya prosesnya tak semudah itu.

Purbaya mengaku masih menghitung ulang besaran potongan yang tepat. "Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus," ujarnya dengan nada sedikit frustrasi.

"Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan," tambahnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa semua kebijakan penghematan ini tidak akan mengorbankan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Perekonomian nasional harus tetap terjaga, itu prinsipnya. "Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami," tutur Menkeu.

Menyisir Belanja yang Bisa Ditunda

Sebenarnya, wacana efisiensi ini sudah mengemuka sejak Kamis (19 Maret 2026) sore. Saat itu, Purbaya menjelaskan bahwa timnya akan menyisir komponen belanja apa saja yang bisa ditunda pelaksanaannya. Fokusnya pada program-program yang dinilai kurang berdampak signifikan atau lambat akselerasinya bagi pertumbuhan ekonomi.

Ruang geraknya luas, mencakup berbagai aspek belanja operasional. "Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," jelasnya dengan gamblang.

Di sisi lain, ada juga wacana yang lebih personal: pemotongan gaji menteri dan wakil menteri. Usulan ini menguat sebagai bentuk penghematan dan solidaritas. Purbaya sendiri menyatakan dukungannya. Baginya, ini bisa menjadi langkah nyata para pejabat negara untuk ikut merasakan penghematan anggaran, tidak hanya meminta kementerian teknis untuk mengencangkan ikat pinggang.