Golkar Desak Kajian Mendalam Sebelum WFH untuk Hemat BBM Diterapkan

Gelombang konflik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran. Salah satu yang jadi sorotan adalah dampaknya pada pasokan dan harga BBM. Nah, menanggapi wacana pemerintah tentang work from home (WFH) sebagai langkah penghematan, Partai Golkar angkat bicara. Mereka menginginkan kajian yang lebih dalam sebelum kebijakan semacam itu benar-benar diterapkan.

Menurut Ahmad Irawan, Kapoksi Golkar di Komisi II DPR RI, wacana ini tak bisa dijalankan begitu saja. "Harus dikaji secara menyeluruh dulu," tegasnya saat dihubungi Selasa lalu. Baginya, langkah penghematan memang penting, tapi yang lebih krusial adalah menjaga stok energi dan menahan laju inflasi. "Itu yang paling utama," imbuhnya.

Kalau pun akhirnya WFH dijalankan, Irawan punya usulan. Menurut data, konsumsi BBM nasional sekitar 30% disumbang oleh wilayah megapolitan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, kebijakan ini mungkin hanya perlu diterapkan di tiga provinsi itu saja. "Daerah lain? Mungkin tidak harus," ujarnya.

Dia menekankan, dampak ekonomi dari kebijakan semacam ini harus benar-benar dihitung. Jangan sampai niat baik malah menimbulkan masalah baru di sektor lain.

Di sisi lain, Irawan melihat WFH sebaiknya diposisikan sebagai respons darurat. Artinya, sifatnya sementara. "Secara psikologis, rakyat dan pelaku usaha perlu dapat penjelasan yang jelas. Apa tujuannya, sampai kapan, langkah-langkahnya seperti apa," paparnya. Pemetaan yang matang dari pemerintah, menurutnya, adalah kunci sebelum memutuskan sesuatu.