Kedua, sistem kerjanya harus disiapkan dengan matang. Ini bukan sekadar surat edaran. "Harus dipersiapkan sistem kerjanya, mulai dari model penugasan, target/capaian, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasannya," tuturnya. Tanpa itu, WFH bisa jadi justru bumerang yang menurunkan produktivitas dan akuntabilitas.
Lalu, bagaimana awal mula usulan ini mencuat?
Sehari sebelumnya, Cak Imin sudah menyampaikan idenya. Di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3), dia mengajak untuk berhemat energi, terutama BBM, menyikapi ketegangan di Timur Tengah. "Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya," katanya.
Solusinya? "Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," ucap Cak Imin. Tak cuma itu, dia juga sudah memerintahkan penghematan energi di kantor DPP PKB sebagai langkah nyata.
Jadi, usulannya sudah di atas meja. Tanggapan dari sekutu koalisi pun datang dengan dukungan yang hati-hati. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah. Mau diapakan usulan yang satu ini?
Artikel Terkait
Muhammadiyah Imbau Takbir Keliling Ditiadakan di Bali Demi Hormati Nyepi
Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Blitar Tengah Malam
Polri Terapkan Sistem Satu Arah Nasional untuk Puncak Arus Mudik 18 Maret
Menko Airlangga: Pariwisata Berpotensi Rugi Rp184,8 Miliar per Hari Akibat Konflik Global