Udara di Senayan tampaknya masih tegang menyusul kabar buruk yang menimpa Andrie Yunus dari KontraS. Ia disiram air keras. Bimantoro Wiyono, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, langsung bersuara keras. "Ini teror," katanya, tanpa basa-basi. Menurutnya, aksi semacam ini sama sekali tak punya tempat dalam negara hukum dan jelas mengancam keselamatan para pejuang HAM.
Bimantoro, yang tak lain adalah kader partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto, mendesak negara untuk hadir. Negara wajib melindungi siapa saja yang berjuang untuk nilai-nilai kemanusiaan. Ia bilang, sikap tegasnya ini sejalan dengan arahan pimpinannya. Prabowo sendiri, katanya, menempatkan isu perlindungan dan pemajuan HAM sebagai agenda penting pemerintahannya.
"Peristiwa ini patut dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap semangat pemerintah yang ingin memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan kepada siapa pun yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,"
ujar Bimantoro dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Dampaknya, bagi politikus ini, jauh lebih luas dari sekadar luka fisik korban. Aksi teror itu berpotensi menebar rasa takut. Tak hanya di kalangan aktivis, tapi juga masyarakat sipil yang selama ini getol mengawal isu keadilan. Ini adalah bentuk intimidasi yang bisa melemahkan komitmen negara, begitu curiganya.
Lalu, apa yang mesti dilakukan? Bimantoro mendesak aparat untuk bergerak cepat. Penanganan kasus ini harus transparan dan profesional. Kepolisian dituntut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa kecuali.
"Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Aparat kepolisian perlu segera mengungkap dan menangkap siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang merencanakan, memerintahkan, maupun membantu pelaksanaan aksi tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang tegas sangat krusial. Tujuannya jelas: agar tidak ada lagi ruang bagi teror terhadap aktivis. Pengungkapan yang profesional, menurut Bimantoro, juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Negara, pada akhirnya, harus jadi penjaga yang memastikan para pembela HAM bisa bekerja dengan aman, mengawal keadilan tanpa rasa was-was.
Artikel Terkait
200 Ribu Buruh Diprediksi Padati Monas dalam Perayaan May Day 2026
Bareskrim Gagalkan Peredaran 18 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, Tiga Tersangka Ditangkap
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, 110 Personel Damkar Dikerahkan
Pemerintah Percepat Penertiban Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KA di Bekasi