DPR Soroti Minimnya Galangan Kapal di Pelabuhan Indonesia

Oleh: Masrul Fajrin

Surabaya Indonesia punya laut luas, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar. Visi poros maritim dunia pun sudah digaungkan. Tapi, ada satu hal yang ternyata masih sangat kurang: galangan kapal. Fakta ini disoroti keras oleh Komisi VII DPR RI.

Bayangkan, dari sekian banyak pelabuhan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sekitar 90 persennya belum punya fasilitas galangan kapal yang memadai. Anggota komisi tersebut, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan data yang cukup mencengangkan. Menurutnya, dari ratusan pelabuhan yang ada, kurang dari separuhnya yang sudah dilengkapi dengan industri strategis ini.

Padahal, peran galangan kapal itu jauh lebih dari sekadar tempat tambal sulam kapal yang bocor.

“Industri galangan kapal domestik ini terbuka lebar. Dari ratusan pelabuhan, kurang dari separuhnya yang memiliki galangan kapal. Jadi ini yang harus didorong agar lebih masif,” ujar Bambang Haryo, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, galangan kapal adalah ujung tombak. Di situlah kapal-kapal niaga dan logistik menjalani perawatan rutin, uji kelayakan, hingga mendapatkan sertifikasi resmi agar bisa berlayar dengan aman. Tanpa fasilitas ini, operasional maritim nasional seperti berjalan pincang.

“Galangan kapal itu juga tempat untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan. Jadi ini harus ada di semua pelabuhan komersial yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, ironinya justru terasa sangat menyakitkan. Potensi maritim kita yang begitu besar, nyatanya belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh industri dalam negeri. Aktivitas layanan kapal yang ramai melintasi perairan Indonesia malah lebih banyak dimanfaatkan oleh negara tetangga. Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Filipina, mereka lah yang kerap menangguk untung.

Peluangnya sebenarnya sangat jelas. Komisi VII mencatat, potensi pasar yang bisa digarap mencapai sekitar 80 ribu kapal. Jumlah itu mencakup kapal domestik maupun kapal internasional yang melintas. Tapi lagi-lagi, keterbatasan fasilitas membuat peluang emas itu menguap ke negara lain.

Namun begitu, ada secercah harapan. Bambang Haryo menyambut baik respons pemerintah yang memberikan insentif kepada Iperindo, asosiasi perusahaan galangan kapal Indonesia.

“Makanya, dengan adanya respons pemerintah yang memberikan insentif kepada Iperindo, kita harapkan ada realisasi cepat agar industri ini tidak terpuruk,” imbuhnya.

Ia mendorong agar kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri galangan kapal nasional segera diwujudkan. Hal ini penting, bukan hanya untuk gengsi, tapi untuk mengakomodasi kebutuhan puluhan ribu kapal yang memerlukan perawatan rutin.

“Kita bisa menangkap peluang yang begitu banyak dari kapal yang lewat di perairan Indonesia. Industri galangan harus lebih berkembang cepat. Karena kita yang punya laut,” tandas Bambang.

Dengan penguatan industri ini, optimisme pun muncul. Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan logistik maritim sekaligus mengurangi ketergantungan pada layanan dari luar. Komisi VII sendiri berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan insentif ini, agar benar-benar tepat sasaran dan mampu mendongkrak pertumbuhan industri maritim nasional. Laut kita, seharusnya keuntungannya juga untuk kita.

Editor: Redaktur TVRINews