Oleh: Masrul Fajrin
Surabaya Indonesia punya laut luas, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar. Visi poros maritim dunia pun sudah digaungkan. Tapi, ada satu hal yang ternyata masih sangat kurang: galangan kapal. Fakta ini disoroti keras oleh Komisi VII DPR RI.
Bayangkan, dari sekian banyak pelabuhan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sekitar 90 persennya belum punya fasilitas galangan kapal yang memadai. Anggota komisi tersebut, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan data yang cukup mencengangkan. Menurutnya, dari ratusan pelabuhan yang ada, kurang dari separuhnya yang sudah dilengkapi dengan industri strategis ini.
Padahal, peran galangan kapal itu jauh lebih dari sekadar tempat tambal sulam kapal yang bocor.
Ia menjelaskan, galangan kapal adalah ujung tombak. Di situlah kapal-kapal niaga dan logistik menjalani perawatan rutin, uji kelayakan, hingga mendapatkan sertifikasi resmi agar bisa berlayar dengan aman. Tanpa fasilitas ini, operasional maritim nasional seperti berjalan pincang.
Di sisi lain, ironinya justru terasa sangat menyakitkan. Potensi maritim kita yang begitu besar, nyatanya belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh industri dalam negeri. Aktivitas layanan kapal yang ramai melintasi perairan Indonesia malah lebih banyak dimanfaatkan oleh negara tetangga. Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Filipina, mereka lah yang kerap menangguk untung.
Artikel Terkait
Jelang Buka Puasa, Kemacetan Parah Landa Sejumlah Ruas Tol Jakarta
Makan Bergizi Gratis di Sekolah Perkuat Solidaritas dan Gairah Belajar
Massa Banser Beri Dukungan di KPK Saat Yaqut Diperiksa Kasus Kuota Haji
Jasa Marga Percepat Preservasi Tol untuk Antisipasi Puncak Mudik Lebaran 2026