Penulis: Fityan
TEHERAN Suksesi kepemimpinan di Iran adalah urusan kami sendiri. Begitulah kira-kira inti pernyataan tegas pemerintah Iran, yang menolak mentah-mentah klaim Amerika Serikat ingin ikut campur menentukan siapa Pemimpin Agung berikutnya.
Semua ini berawal dari komentar Presiden AS Donald Trump. Dia bersikeras bahwa pengganti Ali Khamenei harus dapat persetujuan dari Gedung Putih. Nah, Iran jelas tidak terima. Bagi mereka, ini soal kedaulatan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tak sungkan menyuarakan penolakan itu. Dalam penampilannya di program Meet the Press NBC, Minggu lalu, dia dengan lugas menegaskan batas yang tak boleh dilewati.
"Kami tidak mengizinkan siapa pun mencampuri urusan dalam negeri kami. Adalah hak rakyat Iran untuk memilih pemimpin baru mereka," ujar Araghchi.
Ketegangan ini, tentu saja, punya latar yang panas. Wafatnya Khamenei terjadi di tengah situasi konflik militer yang sudah berjalan sembilan hari, melibatkan AS dan Israel. Di tengah suasana berkabung dan perang, Trump justru mengeluarkan pernyataan yang memantik amarah.
Dia bilang ke ABC News, calon pengganti itu harus dapat lampu hijau dari Washington.
"Dia harus mendapatkan persetujuan dari kami. Jika dia tidak mendapatkan persetujuan kami, dia tidak akan bertahan lama," kata Trump.
Namun begitu, Araghchi punya tuntutan lain yang tak kalah keras. Dia mendesak Trump untuk meminta maaf. Maaf kepada rakyat Iran, dan juga kepada kawasan Timur Tengah, atas segala kerusakan dan korban jiwa yang timbul dari konfrontasi ini.
Dia juga mencoba meluruskan soal target serangan rudal Iran baru-baru ini. Menurutnya, serangan itu adalah bentuk pertahanan diri, ditujukan ke basis militer AS di wilayah sekitar, bukan ke negara tetangga.
"Rudal kami tidak dapat menjangkau wilayah AS. Apa yang bisa kami lakukan adalah menyerang pangkalan dan instalasi Amerika di sekitar kami," jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus menohok klaim Trump yang mengatakan Iran akan segera punya kemampuan serang daratan AS. Faktanya, laporan intelijen AS tahun 2025 sendiri punya cerita berbeda. Mereka menilai Teheran belum punya rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mumpuni. Prediksinya, kemampuan semacam itu baru mungkin tercapai sekitar tahun 2035.
Jadi, di satu sisi ada perang kata-kata tentang suksesi politik. Di sisi lain, ada pertanyaan nyata tentang kemampuan militer dan eskalasi konflik yang sebenarnya. Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka punya kendali penuh atas masa depan politik dalam negeri, sekalipun di tengah tekanan dan ancaman dari luar.
Editor: Redaksi TVRINews
Artikel Terkait
Warga dan Tokoh Bahas Ekonomi hingga UMKM dalam Forum Serap Aspirasi Kebangsaan di Batu
Dua PRT Lompat dari Kos di Tanah Abang, Satu Tewas, Polisi Selidiki Unsur Pidana
Jamaah Haji Indonesia Meninggal Akibat Serangan Jantung di Tanah Suci
PLN Pastikan Sistem Kelistrikan Jakarta Aman Usai Tinjau Langsung Gardu Induk dan Pembangkit