Jakarta - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, suara dari parlemen mulai terdengar. Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, mendesak pemerintah untuk benar-benar memastikan stok BBM di SPBU tersedia. Pasalnya, mobilitas masyarakat bakal melonjak drastis saat libur hari raya. Kalau pasokan energi terganggu, ya bisa kacau semuanya.
Pernyataan itu dia sampaikan di Makassar, dalam sebuah kunjungan kerja bersama sejumlah mitra BUMN. Ruang rapat itu jadi tempat diskusi serius. Mereka membahas langkah-langkah antisipasi, bagaimana caranya agar sektor energi dan transportasi nggak kelimpungan menghadapi gelombang pemudik.
Nurdin punya alasan kuat. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, di mana ada arus mudik, di situ konsumsi BBM meledak. Terutama di jalur-jalur utama yang jadi urat nadi perjalanan darat.
“Oleh karena itu, saya minta Pertamina memperkuat distribusi. Stok harus stabil, jangan sampai masyarakat kesulitan cari bahan bakar di tengah perjalanan,” tegasnya.
Di sisi lain, fokusnya nggak cuma pada BBM. Komisi VI juga menyoroti kesiapan para operator transportasi nasional yang dikelola BUMN. Sebut saja Angkasa Pura, ASDP, Garuda, Citilink, sampai PELNI. Mereka semua diharap siaga maksimal.
Mulai dari menambah ketersediaan armada, sampai menjaga kualitas pelayanan untuk penumpang. Semuanya harus dipersiapkan matang.
Menurut Nurdin, kunci utamanya ada pada koordinasi. Pemerintah pusat, BUMN, dan daerah harus kompak. Tanpa itu, upaya menjaga kelancaran mudik bisa buyar.
Dia menilai, persiapan infrastruktur energi dan transportasi ini bukan sekadar urusan teknis belaka. Lebih dari itu, ini soal tanggung jawab negara. Memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan bisa diandalkan bagi jutaan orang yang pulang kampung. Itu hak warga negara yang harus dipenuhi.
Artikel Terkait
Kebakaran Hanguskan Empat Kios di Pulogebang, Tak Ada Korban Jiwa
Target Juni 2026, Pembangunan Sekolah Rakyat Masih Hadapi Tantangan Progres
Pasangan di Kupang Dibekuk Polisi dan FBI Atas Bisnis Phishing Global Rugikan Rp 250 Miliar
Air Keran Tak Layak Minum, Warga Terpaksa Bayar Tiga Kali untuk Kebutuhan Dasar