kata Marcos dalam pengumuman berbahasa Filipina pada Jumat lalu.
Di sisi lain, dia juga mengeluarkan perintah tegas. Semua lembaga pemerintah diminta memangkas konsumsi listrik dan pengeluaran BBM sekitar 10 sampai 20 persen. Tak cuma itu, perjalanan dinas serta aktivitas pemerintah yang dianggap tidak mendesak seperti rapat yang sebenarnya bisa dilakukan secara internal ikut dilarang untuk sementara.
Kebijakan ini akan terus berlaku sampai ada pencabutan resmi dari presiden. Agar tak jadi wacana, pemerintah juga merilis surat edaran yang mewajibkan setiap lembaga menyusun pedoman internal. Tujuannya jelas: untuk memastikan pemantauan kehadiran dan standar kinerja tetap terjaga, tentu saja dengan mengikuti semua peraturan yang ada.
Jadi, intinya Filipina sedang berusaha mengencangkan ikat pinggang. Dengan mengurangi hari operasional kantor, mereka berharap bisa menekan pengeluaran negara di tengah gejolak harga energi dunia. Kita lihat saja nanti efektif atau tidak.
Artikel Terkait
Transjakarta Gelar Festival Rekrutmen, Buka Lowongan untuk Dongkrak Layanan Transportasi
Kapolri Resmikan 57 Jembatan Merah Putih Presisi di Sumsel, Permudah Akses Warga
Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas ke Besuk Kobokan
AS Setujui Penjualan Darurat 12.000 Bom ke Israel Senilai Rp2,4 Triliun