Indonesia Tegaskan Posisi Netral dan Siap Jadi Penengah di Tengah Ketegangan AS-Israel-Iran

Jakarta – Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, pemerintah Indonesia memilih untuk bersikap jelas. Mereka tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Intinya, Indonesia ingin bersikap netral, khususnya menyikapi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kian meningkat.

Kenapa netral? Menurut pemerintah, sikap ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, posisi ini justru membuka peluang. Ruang untuk bisa terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia lewat jalur diplomasi.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (6/3/2026) lalu, Santo menjelaskan posisi Indonesia secara gamblang.

“Sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi untuk turut melaksanakan penertiban dunia, Indonesia berharap bisa berperan sebagai honest broker. Bukan sebagai aktor yang memilih posisi untuk salah satu pihak,” ujar Santo.

Dia menambahkan, Indonesia ingin menempatkan diri sebagai pihak yang mendorong dialog. Bukan malah ikut-ikutan terjun ke dalam konflik yang sedang panas.

Lalu, apa saja langkah nyatanya? Santo memaparkan setidaknya ada tiga hal yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Pertama, tentu saja menyuarakan seruan perdamaian. Sejak konflik antara AS-Israel dan Iran meletus pada Sabtu, 28 Februari 2026, Indonesia langsung menyampaikan pernyataan resmi. Isinya mendesak semua pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan dan mencari jalan deeskalasi.

Kedua, komunikasi diplomatik digencarkan. Pemerintah aktif berbicara dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Tujuannya dua: mendorong dialog dan menyatakan kesiapan Indonesia jika diminta jadi mediator.

Menurut Santo, dalam sepekan terakhir ini saja, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah melakukan sejumlah komunikasi penting lewat telepon. Rekannya dari Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah dihubungi. Tak ketinggalan, Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah berbicara dengan pimpinan UEA, Emir Qatar, dan Raja Yordania.

“Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional,” tegas Santo.

Di sisi lain, ada langkah ketiga yang tak kalah krusial: perlindungan WNI. Ini jadi prioritas utama di tengah gejolak. Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara-negara terdampak untuk memastikan keselamatan warga kita di sana.

Mereka juga bersiap-siap untuk skenario terburuk.

“Kami memastikan upaya perlindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap jadi prioritas. Terutama terkait dengan apakah nantinya diperlukan evakuasi bagi masyarakat kita yang ada di kawasan tersebut,” tutur Santo.

Jadi, sambil menjaga netralitas dan berupaya jadi penengah, pemerintah juga mengawasi dengan ketat keselamatan warganya sendiri. Sebuah langkah yang berusaha menjaga keseimbangan di tengah situasi yang serba tidak pasti.