Gubernur NTT Buka Dialog, PPPK Khawatirkan Ancaman Pemutusan Kerja

Oleh: Erasmus Nagi Noi

NTT Suasana tegang dan penuh harap mewarnai dialog virtual antara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Kamis lalu, 5 Maret 2026. Forum yang digelar lewat layar itu, rupanya, berubah jadi ruang keluh kesah. Para tenaga kontrak dari berbagai sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga kelautan satu per satu menyuarakan kegelisahan yang sama: ketidakpastian masa depan mereka.

Gubernur Melki Laka Lena tak sendirian. Di dampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, ia mencoba menampung segala aspirasi yang dilontarkan. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Alexon Lumba dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Ambrosius Kodo (Dinas Pendidikan), Joaz Billy Oemboe Wanda (Pertanian), drg. Lien Adriany (Kesehatan), Sulastri H.I. Rasyid (Kelautan dan Perikanan), serta Prisila Q. Parera dari Biro Administrasi Pimpinan Setda.

“Saya sengaja buka forum ini lebar-lebar,” ujar Gubernur Melki membuka dialog.

Ia menjelaskan, pertemuan via zoom itu dirancang agar semua pegawai PPPK dari 22 kabupaten di NTT bisa terlibat. “Agar semua terhubung, bisa ikut dari mana saja. Saya ingin dengar langsung, apa yang ada di pikiran mereka, bagaimana kita merespons aturan baru soal keuangan daerah,” lanjutnya.

Menurutnya, persoalan PPPK harus dibicarakan secara terbuka. Tidak lagi di balik pintu.

“Makanya saya buka di depan publik. Biar diskusi ini transparan. Jangan lagi ada yang dibicarakan di bawah meja, tiba-tiba ada yang diberhentikan, atau nanti semua pihak cuci tangan. Sekarang urusan PPPK ini semua orang tahu, semua bisa kasih usul dan masukan,” tegas Melki.