BPJPH dan KPK Luncurkan Dashboard Anti-Korupsi untuk Sertifikasi Halal

Rabu lalu, di Gedung BPJPH Jakarta, suasana terasa berbeda. Bukan sekadar acara seremonial biasa, melainkan sebuah langkah tegas. BPJPH bersama KPK secara resmi meluncurkan Dashboard Sistem Aplikasi Jaga Sertifikasi Halal. Acara yang dikemas dengan sosialisasi anti-korupsi ini jelas punya pesan kuat: sinergi untuk pencegahan korupsi dalam layanan sertifikasi halal bukan lagi wacana, tapi aksi nyata.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, langsung menekankan poin penting. Baginya, anti-korupsi bukan cuma urusan administrasi belaka. Ini melekat pada mandat dan karakter lembaganya. “BPJPH berbeda,” ujarnya.

“Kita berhubungan dengan apa yang dikonsumsi masyarakat dari semua lapisan, dari anak SD hingga orang tua. Ketika kepercayaan publik rusak, dampaknya sistemik.”

Pernyataan itu dia sampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/3/2026), menegaskan kembali pidatonya sehari sebelumnya. Haikal mengingatkan, lembaganya mengemban amanah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan paling dasar rakyat: makanan, minuman, dan barang pakai sehari-hari. Karena itu, integritas di sini punya bobot ganda. Ia bukan cuma soal tata kelola yang baik, tapi juga nilai moral dan tanggung jawab etika yang tak bisa ditawar.

Menurutnya, mandat sertifikasi halal jelas punya landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 33 Tahun 2014. Namun, legitimasi hukum itu bisa buyar kalau integritas penyelenggara ternoda. Bukan cuma nama baik institusi yang terancam, tapi juga marwah sertifikasi halal itu sendiri. “Dari perspektif nilai dan norma, praktik korupsi bertentangan secara diametral dengan prinsip kehalalan yang menuntut kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Haikal.

Dia melanjutkan dengan nada serius. Kejahatan kerap berawal dari pamrih dan pembenaran-pembenaran kecil. Pola pikir seperti itu justru membuka ruang abu-abu yang berbahaya.

“Tidak boleh ada pungutan liar, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita putuskan zero tolerance terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Sistem ini harus kita jaga bersama,” sambungnya.

Nah, dashboard yang diluncurkan inilah salah satu upaya menjaga sistem itu. Ia dirancang bukan cuma untuk efisiensi, tapi juga membangun karakter dan integritas. Dengan transparansi proses yang lebih terbuka, monitoring jadi lebih mudah, dan ruang untuk pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan pun menganga lebar. Sinergi dengan KPK diharapkan bisa menciptakan tata kelola yang bersih, profesional, dan benar-benar berkelanjutan.

“Semoga Allah merahmati ikhtiar kita di bulan yang baik ini, dan menguatkan komitmen kita untuk menjaga amanah pelayanan halal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Haikal dengan harap.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, memberikan peringatan yang cukup keras. Dia bicara tentang marwah kelembagaan yang harus dijaga mati-matian.

“Jangan sampai marwah BPJPH jatuh hanya karena ulah oknum. Ketika marwah jatuh, banyak pihak akan mencemooh. Untuk memulihkannya membutuhkan upaya luar biasa,” ujarnya.

Aminudin menegaskan, kualitas pelayanan publik akan langsung membentuk persepsi masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli akan mendongkrak kepercayaan publik. Sebaliknya, birokrasi yang lamban dan berbelit justru jadi batu sandungan. “Time is money. Jika birokrasi tidak adaptif, pelaku usaha yang terdampak,” katanya lugas.

Selain peluncuran dashboard, acara ini juga menjadi ajang sosialisasi regulasi terbaru tentang gratifikasi, yaitu Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini dimaksudkan untuk memperketat mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah, tak terkecuali BPJPH.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan puncak BPJPH, seperti Sekretaris Utama Muhammad Aqil Irham dan para deputi. Dari KPK, hadir Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Arif Waluyo. Tak ketinggalan, perwakilan dari berbagai asosiasi usaha, seperti GAPMMI dan Perkosmi, turut hadir menyaksikan komitmen baru ini. Mereka semua tampak serius, menyadari bahwa jalan menuju ekosistem halal yang berintegritas memang harus dimulai dari langkah-langkah preventif semacam ini.