Jabar Ajukan Pinjaman Rp 2 Triliun ke BJB untuk Atasi Macet Cimahi-Padalarang

Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Pinjaman Rp 2 Triliun untuk Atasi Macet Cimahi-Padalarang

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, berencana mengajukan pinjaman daerah yang tak main-main: Rp 2 triliun. Bank BJB jadi tujuannya. Tujuannya jelas, membiayai proyek infrastruktur strategis yang diharapkan bisa mengurai kemacetan parah di kawasan Cimahi hingga Padalarang.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut Dedi, tekanan anggaran Pemprov Jabar diproyeksikan makin berat, bahkan bisa menyentuh angka Rp 3 triliun pada 2026 nanti. Kondisi itu jelas mempersempit ruang gerak untuk membiayai program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan transportasi.

"Kalau tidak ada tambahan pendanaan, ya terpaksa proyek-proyek strategis bisa molor," ujarnya.

Nah, dana segitu besar mau dipakai untuk apa? Fokusnya pada pembangunan underpass dan flyover di titik-titik rawan macet Kota Cimahi. Proyek ini diharapkan jadi solusi jangka panjang.

"Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass,"

kata Dedi.

Tak hanya itu, secara paralel, proses pembebasan lahan untuk ruas jalan baru di kawasan Padalarang juga terus digenjot. Intinya, semua untuk memperlancar arus lalu lintas.

Di sisi lain, Dedi menegaskan ini adalah solusi sementara. Ia ingin memastikan pembangunan di Jawa Barat tetap jalan, tidak mandek begitu saja. Dana pinjaman itu akan dikelola dengan sangat hati-hati dan diprioritaskan untuk proyek yang manfaatnya langsung bisa dirasakan warga.

"Tapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar,"

tegasnya.

Yang menarik, dia berjanji pelunasan utang ini tak akan melebihi masa jabatannya. Targetnya lunas paling lambat 2030, dengan skema cicilan bertahap. "Selama saya memimpin. Tidak boleh lebih," ucap Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Kamis lalu. Ia tak ingin meninggalkan beban ini untuk gubernur berikutnya.

Lalu, kenapa harus pinjam? Dedi beralasan, ini imbas dari tertundanya transfer dana dari pemerintah pusat. Bukan karena target pendapatan daerah yang meleset. Ada dua hal: pertama, piutang Dana Bagi Hasil pajak dari pusat untuk periode 2023-2025 yang nilainya sekitar Rp 1,5 triliun. Kedua, penundaan pencairan DBH tahun 2026 sebesar Rp 2,430 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp 3 triliun sebenarnya keuangan Pemprov Jabar yang tertunda dari pemerintah pusat,"

ungkap mantan Bupati Purwakarta itu.

Meski begitu, sejumlah proyek strategis dipastikan tetap berjalan. Sebut saja Jalan Puncak II, underpass Citayam di Depok, dan jembatan layang Bulak Kapal di Bekasi. Semua tetap jadi prioritas.

"Andai kata pun terjadi pinjaman, pinjaman itu hanya berlaku saat saya memimpin. Jadi pinjamannya dilunasi maksimal tahun 2030. Tidak akan membebani kepemimpinan pada periode berikut,"

pungkas Dedi.

Untuk saat ini, rencana pinjaman tersebut masih dikaji mendalam, termasuk analisis risikonya. Belum ada keputusan final. Tapi yang jelas, niat untuk membenahi infrastruktur dan mengatasi kemacetan, sudah terlihat kuat.