Anggota DPR Bantah Program Makan Bergizi Gerus Dana Infrastruktur Pendidikan

Jakarta - Polemik soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menggerus dana infrastruktur pendidikan dibantah tegas oleh Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, narasi yang mempertentangkan kedua program itu keliru dan perlu diluruskan.

“Terlalu berlebihan dan tidak proporsional,” ujar Misbakhun di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memotong alokasi untuk pembangunan sekolah. Justru sebaliknya, komitmen itu malah diperkuat dengan hadirnya sekolah rakyat di berbagai daerah.

Argumen utamanya sederhana: anggaran pendidikan dalam APBN selalu naik tiap tahun, mengikuti amanat konstitusi yang menetapkan porsi minimal 20 persen. Karena volume APBN sendiri membesar, nominal untuk pendidikan pun otomatis ikut terdongkrak. Jadi, mengalihkan sebagian dana pendidikan untuk MBG bukanlah bentuk pengurangan. Itu murni strategi alokasi.

“Ini karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan, bahkan makin diperkuat,” katanya.

Program MBG sendiri sudah berjalan di daerah-daerah yang punya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Manfaatnya, terutama untuk anak sekolah, sudah bisa dirasakan. Sasaran program ini luas sekali, hampir 84 juta orang, dengan mayoritas tentu anak-anak usia sekolah.

Nah, di sinilah pemerintah pakai pendekatan cross cutting policy. Intinya, anggaran dibagi berdasarkan fungsi dan siapa yang menerima manfaat. Kalau programnya untuk perbaikan gizi anak sekolah, ya dananya mengalir dari pos yang relevan.

“Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya… karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia,” jelas Misbakhun.