Ia menambahkan, strategi alokasi macam ini justru menunjukkan kecermatan pemerintah. Bukan kesalahan, tapi upaya memperluas jangkauan program. Malah harus diapresiasi sebagai langkah cerdas, bukan dipolitisasi.
“Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi… Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga sudah angkat bicara. Ia membantah tudingan bahwa MBG bikin anggaran pendidikan terkuras, sekolah terbengkalai, atau nasib guru terlantar.
Anggaran pendidikan untuk 2026, kata Teddy, sudah disepakati pemerintah dan DPR. Semua program strategis tetap jalan. Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berlanjut.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan justru diperlebar. Sekolah rakyat untuk anak putus sekolah dibangun, lengkap dengan asrama, makan bergizi, dan jaminan kesehatan. Pada 2025 nanti, pemerintah pusat juga akan merenovasi sekitar 16.000 sekolah meski urusan sekolah sebenarnya ada di tangan pemda dengan anggaran mencapai Rp17 triliun.
Tak cuma fisik, percepatan digitalisasi juga digenjot. Ratusan ribu televisi digital didistribusikan untuk mendukung pembelajaran, dan jumlahnya akan terus ditambah.
Jadi, klaim bahwa MBG mengorbankan infrastruktur pendidikan tampaknya tak berdasar. Dua program ini berjalan beriringan, masing-masing dengan porsinya sendiri.
Artikel Terkait
Tiga Pejudi Sabung Ayam Masih Hilang Usai Terjun ke Sungai Ketiwon
FN Pordasi Gencarkan Sosialisasi dan Kompetisi Empat Cabang Berkuda
Serangan AS-Israel Tewaskan 555 Warga Sipil Iran, 200 di Antaranya Anak-anak
Perbasi Peringatkan Masyarakat Soal Maraknya Penipuan Atas Nama Organisasi