"Proses hukum harus berjalan tanpa toleransi. Tapi juga harus menjamin kerahasiaan dan keselamatan korban," tambahnya.
KemenPPPA sendiri berencana berkoordinasi dengan banyak pihak. Tidak hanya dengan Kemenpora, tapi juga kementerian/lembaga lain, aparat penegak hukum, dan organisasi olahraga terkait. Tujuannya jelas: memastikan kasus ini ditangani dengan serius.
Lebih dari itu, mereka ingin mendorong penguatan sistem pencegahan. Misalnya dengan kebijakan perlindungan atlet yang lebih solid, membangun mekanisme pengaduan yang aman, dan memberikan edukasi tentang relasi kuasa di dunia olahraga.
Arifah juga punya imbauan untuk publik.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang bisa melukai korban. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," pungkasnya.
Negara, katanya, harus hadir. Memastikan setiap perempuan dan anak, termasuk atlet, terlindungi dan mendapat keadilan.
Artikel Terkait
Trump Buka Kemungkinan Kirim Pasukan Darat ke Iran Jika Terpilih Kembali
Mentan Perketat Koordinasi BRMP untuk Pacu Kemandirian Pangan di Papua
Ayatollah Alireza Arafi Ditunjuk Masuk Dewan Kepemimpinan Sementara Iran
Dubes Iran Kecam Serangan AS-Israel Hancurkan Rumah Sakit dan Sekolah di Ramadan