Ketiga, penyelenggara wajib berkoordinasi dengan mitra di Arab Saudi untuk memastikan kondisi jemaah. Bukti pemesanan hotel pun harus resmi, terdaftar di otoritas pariwisata setempat. Tidak boleh asal comot.
Di sisi lain, pengawasan memang akan diperketat, terutama saat Ramadan nanti. Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah, Akhmad Fauzin, menambahkan bahwa kebijakan ini sekaligus untuk mendisiplinkan operasional PPIU di Indonesia.
“Lonjakan jemaah itu luar biasa. Arab Saudi ingin semuanya tertib dan akomodasinya jelas. Ini juga upaya mencegah beredarnya paket umrah yang tidak realistis, harganya miring tapi layanannya jeblok,” ungkap Akhmad.
Ia pun berpesan kepada calon jemaah. Pilihlah PPIU yang resmi dan punya izin. Pastikan paket yang ditawarkan sudah komplet: tiket, hotel, transportasi, makan, plus layanan pendukung. Jangan tergiur harga murah yang malah menimbulkan masalah di kemudian hari.
Harapannya, dengan aturan yang lebih ketat ini, kualitas pelayanan umrah bisa naik. Ibadah di bulan suci pun bisa berjalan dengan tenang, aman, dan nyaman untuk seluruh jemaah Indonesia.
Penulis: Lidya Thalia.S
Editor: Redaktur
Artikel Terkait
Proses Hukum Terhenti, Tersangka Kasus Pornografi Meninggal Sebelum Diperiksa
Kemendagri Dorong Tabalong Tingkatkan Kualitas Inovasi Berbasis Data dan Kolaborasi
Anggota DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi Minta Maaf ke Ulama Madura Soal Pernyataan Narkoba
Trump Kritik Pedas PM Italia Meloni Soal Sikap Netral dalam Konflik Iran