Wamendagri Minta Gubernur Kaltim Kaji Ulang Anggaran Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp 8,5 miliar akhirnya mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Intinya, ia meminta agar pengeluaran sebesar itu dikaji ulang.

"Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja," kata Bima Arya kepada awak media, Sabtu (28/2/2026).

"Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut," sambungnya.

Menurut Bima Arya, harga mobil dinas haruslah wajar. Ia pun menekankan agar anggaran yang sudah diajukan itu disesuaikan kembali dengan realitas. "Kita sarankan untuk disesuaikan saja kembali, dengan harga yang wajar," ucapnya.

Di sisi lain, Bima Arya juga mengingatkan para kepala daerah tentang surat edaran Mendagri yang terbit Februari tahun lalu. Surat itu secara khusus mengimbau agar setiap pengeluaran APBD benar-benar mempertimbangkan urgensi, kebutuhan riil, dan tentu saja manfaatnya bagi masyarakat.

"Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025, yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan dan manfaat bagi warga dalam alokasi APBD," tegasnya.