"Tak kalah penting, kami butuh penguatan dari KLH terkait alat yang digunakan, apalagi ini menyangkut urusan ekspor," tambah Reni.
Tak cuma itu, DLHK juga sedang mempersiapkan surat untuk DPRD. Mereka bahkan melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia untuk menghitung ulang skema pembiayaan dan menilai kelayakan angka tipping fee yang diajukan calon mitra. "Kita perlu pastikan angkanya pas, tidak kebesaran atau kekecilan," katanya.
Soal waktu, Reni sudah punya target yang cukup ketat. Dia memperkirakan peletakan batu pertama bisa dilakukan awal Mei mendatang.
"Target kami PKS selesai di akhir Februari ini. Groundbreaking-nya rencananya setelah Lebaran. Karena bangunannya seperti hanggar, prosesnya relatif cepat. Kalau mulai Mei, enam bulan berarti Oktober sudah selesai," paparnya.
Dengan skema itu, uji coba operasi direncanakan mulai tahun ini. Namun untuk operasional penuh, baru ditargetkan tahun depan.
"Tahun depan baru operasional maksimal. Tahun ini kita uji coba dulu. Kami ingin lebih hati-hati dan komprehensif. Jangan sampai karena dikejar target, malah ada aspek penting yang terlewat," tutup Reni menegaskan.
Artikel Terkait
Proses Hukum Terhenti, Tersangka Kasus Pornografi Meninggal Sebelum Diperiksa
Kemendagri Dorong Tabalong Tingkatkan Kualitas Inovasi Berbasis Data dan Kolaborasi
Anggota DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi Minta Maaf ke Ulama Madura Soal Pernyataan Narkoba
Trump Kritik Pedas PM Italia Meloni Soal Sikap Netral dalam Konflik Iran