Di sisi lain, pelatihan keterampilan memang masih jadi solusi jangka pendek yang paling realistis. Namun, Khoirudin menekankan, program ini harus diperluas jangkauannya. Caranya? Melalui kolaborasi. “Pelatihan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, asal ada kebijakan dan perintah dari gubernur. Ada keterbatasan birokrasi yang harus kita tembus,” jelasnya.
Soal pendanaan, ia punya usul. Selain anggaran daerah, dana CSR perusahaan swasta bisa dimanfaatkan untuk membiayai program-program pelatihan ini. Ia ingin anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan pencari kerja.
Sebagai langkah awal yang konkret, Khoirudin berencana menghadirkan pelatihan langsung ke masyarakat. Misalnya, pelatihan jadi barista atau membuat roti. “Nanti saya juga akan mengundang food truck barista dan pelatihan pembuatan roti. Siapa pun yang ingin belajar membuka usaha barista atau kafe bisa ikut,” ujarnya penuh semangat.
Namun begitu, persoalan tak cuma ada di dalam negeri. Khoirudin juga menyoroti peluang kerja ke Jepang yang katanya masih membutuhkan sekitar 15.000 tenaga kerja. Sayangnya, kuota dari beberapa wilayah Jakarta masih sangat kecil. Ini jadi pekerjaan rumah lain yang harus segera dituntaskan.
Pada akhirnya, ia menegaskan satu hal. Penyediaan lapangan kerja bukan cuma tugas pemerintah. Swasta pun punya peran besar. “Kalau swasta saja bisa menyerap banyak tenaga kerja, kenapa pemerintah tidak,” tandasnya. Pertanyaan itu menggantung, menunggu realisasi.
Artikel Terkait
Pemkot Tangerang Salurkan BSU ke 3.000 Warga untuk Dukung Ramadan
BPOM Mataram Tangkap Ibu Rumah Tangga Beredarkan 250 Pil Tramadol dan Alprazolam
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai di Kantornya, Terkait Koper Berisi Rp 5 Miliar
Kapolri Gelar Buka Puasa Bersama Ormas dan Mahasiswa, Tegaskan Media sebagai Suara Publik