Lestari Moerdijat Kritik Perpres yang Bebankan Biaya Visum pada Korban Kekerasan

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, punya satu pesan yang jelas: melindungi korban kekerasan bukan cuma urusan satu dua pihak. Ini tanggung jawab kita bersama. Baginya, jalan menuju keadilan untuk para korban, termasuk soal layanan visum, harus benar-benar terbuka.

“Upaya korban kekerasan untuk melakukan visum, sebagai bagian dari upaya perlindungan, sejatinya harus dipermudah,” tegas Rerie sapaan akrabnya lewat keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).

Pernyataannya ini muncul bukan tanpa sebab. Baru-baru ini terbit Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang isinya cukup mengagetkan. BPJS Kesehatan tak lagi menjamin biaya visum dan layanan kesehatan akibat KDRT atau kekerasan seksual. Akibatnya, korban terpaksa merogoh kocek sendiri, sekitar Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu, hanya untuk pemeriksaan visum.

Memang, ada opsi lain. Korban bisa mengakses visum gratis jika melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lewat jalur gawat darurat. Tapi, menurut Rerie, realitanya tak semudah itu.

Dia melihat, korban yang masih trauma kerap kesulitan untuk segera mendatangi aparat penegak hukum sebuah syarat dalam Perpres tersebut. Padahal, hasil visum itu sangat krusial. Itu bukan sekadar dokumen, tapi bukti awal untuk melindungi dan memperjuangkan hak mereka.

Di sisi lain, biaya yang harus ditanggung mandiri itu justru menambah beban. Sudah menderita secara fisik dan psikis, masih harus memikirkan biaya. Rerie, yang juga duduk di Komisi X DPR, menilai hal ini bisa menjadi penghalang baru dalam perjuangan korban mendapatkan keadilan.

Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, ia punya harapan besar. Semua pihak terkait harus bisa membangun sistem perlindungan yang menyeluruh di Tanah Air. Tidak setengah-setengah.

“Hal itu demi mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” katanya. Konstitusi kita, lanjutnya, jelas menjamin rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Tanpa diskriminasi.